Jakarta (RTI/ANTARA) - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan gerakan buruh tidak akan melakukan politik transaksional atau meminta jatah kursi kepada pemimpin terpilih meski sebelumnya sudah menyatakan dukungan kepada pemimpin tersebut dalam pemilu.
Meski menekankan perlunya konsolidasi suara buruh, ia menegaskan bahwa tidak akan melakukan politik transaksional kepada siapapun yang menjadi pemenang pemilu.
Namun, ia tidak menampik jika idealnya kursi-kursi tertentu dalam parlemen harus didukuki oleh aktivis buruh yang mengerti benar kepentingan dan kebutuhan buruh di Indonesia.
Menurut Said, calon pemimpin bagi buruh adalah mereka yang memenuhi kriteria di antaranya mau memperjuangkan dan mau meneken kontrak politik dengan buruh.
Ia menambahkan calon pemimpin yang nantinya akan diusung oleh buruh jika ingkar janji akan dijatuhi sanksi sosial yang berat di antaranya mogok nasional jilid tiga. Ia mengatakan gerakan buruh di Indonesia akan tetap bersifat independen sehingga dijamin tidak akan menjadi kepanjangan tangan partai politik dan tidak boleh ada penetrasi partai politik tertentu kepada buruh.
Hal terpenting, kata dia, kepentingan buruh yang berjumlah 44 juta buruh di sektor formal bisa diaspirasikan dan direalisasikan dengan optimal.