(Taiwan, ROC) – Terkait adanya kejadian penolakan ijin masuk terhadap salah seorang kewarganegaraan Taiwan yang menggunakan paspor Republik Tiongkok, saat berkunjung ke Palace of Nations yang berada di Geneva, Swiss, Kepala Kantor Urusan Bagian Organisasi Internasional Kementrian Luar Negeri, Hsu Pei-yung, pada hari Kamis tanggal 17 September menggelar jumpa pers dan mengemukakan bahwa sejak Republik Tiongkok mengundurkan diri dari keanggotaan PBB pada tahun 1971, Taiwan selalu mengalami berbagai hambatan dan kendala dalam keikutsertaan kegiataan yang bersifat internasional. Untuk itu Kemenlu menyatakan penyesalan yang mendalam terkait kasus penolakan penggunaan paspor Republik Tiongkok seperti yang baru terjadi belum lama ini.
Hsu Pei-yung mengatakan, “Pemerintah tidak pernah akan menerima perlakukan yang diterapkan oleh PBB. Berkenaan dengan sikap kantor pusat PBB di Eropa, kami menyatakan protes dan akan terus melakukan upaya negosiasi melalui instansi PBB terkait lainnya. Selain itu, kami juga akan meminta bantuan dari negara sahabat untuk dapat turut serta menyuarakan isi hati kami kepada instansi yang berwenang di PBB.”
Berdasarkan apa yang dilaporkan oleh yang bersangkutan, saat dirinya menyerahkan paspor dan kartu tanda pengenal, pihak petugas Palace of Nations menolak pemberian ijin masuk. Sehubungan dengan hal ini, Hsu menyebutkan bahwa pihak PBB sebelumnya menyetujui masyarakat Taiwan dapat mengajukan 2 kartu identitas diri saat melakukan kunjungan ke gedung PBB. Tetapi kali ini pihak PBB malah tidak mengimplementasikan apa y6ang pernah disetujui sebelumnya.
Hsu Pei-yung mengatakan, “Sebelumnya sistim penggunaan dua kartu tanda pengenal dapat dipergunakan, setelah kita melakukan komunikasi lebih lanjut, pihak PBB malah bersikap mendua, dimana terkadang boleh terkadang tidak boleh. Untuk itu kita akan terus berupaya, dan berharap dapat segera diselesaikan dengan kembali kepada sistim dua kartu identitas diri bagi masyarakat Taiwan.”
Hsu menyebutkan bahwa kasus ini bukanlah kasus perorangan, namun kasus penolakan juga berjumlah tidak sedikit. Hsu menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh PBB, dapat disimpulkan bahwa PBB tidak memiliki sebuah standarnisasi yang baik. Pemerintah Republik Tiongkok juga tidak akan bersikap diam menghadapi masalah ini, dan akan terus melakukan berbagai upaya perbaikan. Dalam keikutsertaan di berbagai kegiatan internasional, Taiwan mengharapkan mendapat perlakukan yang adil dan beradab.