(RTI/ANTARA) - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan partainya menolak kenaikan tunjangan DPR RI di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit saat ini.
Anggota Komisi I DPR RI ini menyatakan pendapatan anggota DPR sejauh ini sudah cukup dan seharusnya anggota DPR prihatin terhadap kondisi ekonomi saat ini. Menurut dia, sebaiknya DPR mementingkan rakyat ketimbang meminta kenaikan tunjangan.
Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Irma Suryani mengatakan, Kementerian Keuangan melalui surat No S-520/MK.02/2015 menyetujui kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI yang dimasukkan ke RAPBN 2016.
Dia menyebutkan kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI itu meliputi tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, hingga bantuan langganan listrik dan telepon.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai kenaikan tunjangan DPR RI yang besarnya mencapai Rp 4 triliun itu relatif kecil atau hanya 0,00191 persen dari total belanja negara Rp 2.039,5 triliun pada APBN 2015, sehingga tidak perlu diributkan.