(Taiwan, ROC)– Pada hari ini (15/9) Wakil Menteri Tenaga Kerja, Chen Yi-min(陳益民) dalam salah satu acara RTI“selamat pagi Taiwan”, Beliau mengatakan, batas maksimum Tenaga Kerja Asing(TKA) di Taiwan adalah 12 tahun. Namun seiring dengan pekerja asing yang memasuki di tahun terakhir, semula Kementerian Tenaga Kerja berharap dapat direvisi dan diperpanjang hingga 15 tahun; namun Yuan Legislatif dalam hal ini beranggapan, apabila 15 tahun disetujui, maka nantinya akan ada permintaan hingga 18 tahun, akan diperpanjang dan terus diperpanjang, maka sebaiknya dibentuk suatu “mekanisme memilih pekerja berkompeten”.
Chen mengatakan, saat ini arah revisi aturan adalah masa kerja TKA 12 tahun, apabila pekerja asing dapat memenuhi persyaratah seperti bahasa Mandarin dan ketrampilan kerja, maka masa kerja di Taiwan dapat diperpanjang.
Chen mengatakan: “saat ini hal yang lebih difokuskan bagi partai berkuasa dan oposisi adalah masa kerja 12 tahun ditambah mekanisme memilih pekerja berkompeten; yang pertama harus genap bekerja 12 tahun, setelah genap 12 tahun majikan masih bersedia mempekerjakan, kemampuan TKA dalam bahasa juga harus cukup baik, memiliki kemampuan berkomunikasi, ketrampilan teknis kerja juga baik, setelah melalui penilaian kami maka TKA diperbolehkan meneruskan pekerjaannya.”
Chen menyampaikan, saat ini Taiwan sangat kekurangan angkatan kerja, dan mulai tahun depan, diperkirakan jumlah angkatan kerja akan berkurang sebanyak 180.000 orang per tahun. Diharapkan dengan mekanisme ini dapat membuat TKA yang berkompeten tinggal di Taiwan, sehingga di masa yang akan datang dapat dimasukan ke dalam mekanisme keimigrasian dan bagi rumah tangga, instansi terkait dan TKA dapat saling menguntungkan.
Namun Chen menegaskan, kebijakan perpanjangan masa kerja hanya berlaku apabila memenuhi persyaratan dari majikan itu sendiri dan bukan menambah jumlah pekerja masuk ke Taiwan.
Terkait masa kerja yang telah mencapai 3 tahun dan harus meninggalkan Taiwan, Chen menyatakan, saat ini masih dalam pembahasan dengan Yuan Legislatif dan diharapkan dapat menghapus peraturan terkait.