(RTI/ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mengumumkan sendiri secara langsung investor yang berhak melaksanakan proyek kereta cepat atau High Speed Train (HST).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution setelah rapat dengan sejumlah pejabat dan menteri terkait yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, menegaskan pihaknya sudah menyerahkan hasil rekomendasi soal kajian kereta cepat. Ia menegaskan, sejauh yang disampaikan Presiden keputusan masih sama dengan hasil rekomendasi yang disampaikan.
Namun Darmin menolak menyebutkan hasil keputusan yang telah diambil terkait proyek kereta cepat yang diincar dua calon investor yang bersaing ketat yakni Tiongkok dan Jepang. Terkait impact terhadap sosio-ekonomi dari proyek tersebut Darmin mengatakan hal itulah salah satu yang menjadi kajian dan hasilnya telah diberikan konsultan.
Tetapi, ia menambahkan, jika dilihat dari track record dan perkembangan teknologi, risiko, dan angka kecelakaan yang nol persen maka Jepang dinilai lebih unggul.
Sementara dari aspek pembiayaan, apapun nanti hasil keputusan yang akan diumumkan Presiden selalu didasari oleh satu hal yakni tidak akan ada beban bagi APBN termasuk garansi.
Hal kedua yakni soal ke depan dalam perkembangannya nanti dimana kereta akan didisain dan dirancang sebagai bentuk kerja sama business to business sehingga yang akan terlibat langsung adalah BUMN.
Sementara soal aspek keamanan, kedua calon investor belum cukup rinci dalam menjelaskan beberapa hal termasuk soal perawatan, namun bukan berarti keduanya tidak memenuhi aspek dan standar keamanan.