(Taiwan, ROC) – Kementerian luar negeri bersama Prospect Foundation saat ini mengadakan “Forum pembahasan prakarsa perdamaian perairan Timur Asia 2015”. Pakar Amerika mengatakan yakin dengan prakarsa perdamaian Laut Selatan dan Timur Asia yang diusulkan oleh Presiden Ma Ying-joeu, beranggapan semua ini menunjukkan karakteristik demokrasi Taiwan. Di saat yang sama, juga menanggapi harapan Asia agar Daratan Tiongkok yang meniadakan tindakan agresif akan tetapi lebih mengadopsi metode bekerjasama.
Presiden Ma Ying-joeu pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 bertemu dengan pakar Amerika dalam “Forum pembahasan prakarsa perdamaian perairan Timur Asia 2015”. Presiden Ma menyebutkan bahwa kedaulatan tidak dapat terbagi, namun boleh saling berbagi sumber daya”, di mata Republik Tiongkok masalah Laut Selatan searah dengan cara penyelesaian secara damai, terus mempertahankan kebebasan negara masing-masing dalam hal navigasi penerbangan.
Presiden Ma mengatakan, “Kami beranggapan di kawasan Timur Asia banyak lokasi menjadi persengketaan kedaulatan, belum tentu dapat diselesaikan melalui hukum peradilan maupun arbitrasi, oleh karena itu kami meniru modus prakarsa perdamaian Laut Timur, kedaulatan yang tidak dapat terbagi namun sumber daya dapat dibagi, barangkali juga ada kesempatan untuk menemukan solusi.”
Presiden Ma mengatakan, setelah perang dunia II banyak sejarah yang masih terikat dan memberikan pengaruh, seperti masalah Laut Selatan, perjanjian perdamaian Sino-Jepang dan persengketaan kepulauan Spratly.
Sementara status Taiwan yang belum ditentukan, Presiden mengatakan, perjanjian perdamaian Sino-Jepang tidak hanya membatalkan perjanjian Shimonoseki, dan secara jelas mengakui masyarakat Taiwan dan Penghu menjadi kewarganegaraan Republik Tiongkok, di antaranya yang paling penting adalah pengakuan dari perjanjian perdamaian Sino-Jepang berlaku bagi wilayah Republik Tiongkok pada saat ini dan masa mendatang, dengan demikian secara nyata dan benar Taiwan adalah wilayah kekuasaan Republik Tiongkok.