(Taiwan, ROC) Presiden Ma Ying-jeou (馬英九) hari Senin (3/8) menuntut permohonan maaf dari mantan Presiden Lee Teng-hui atas klaimnya bahwa Kepulauan Diaoyutai adalah milik Jepang dan bukan Republik Tiongkok (ROC) di Taiwan.
Melalui sepucuk surat terbuka yang dikirim kepada China Times, salah satu surat kabar utama di Taiwan, Ma menegaskan bahwa Lee hendaknya menarik kembali dan memohon maaf kepada negara atas “pernyataan tidak pantas yang serius” terhadap kepulauan di Laut Tiongkok Timur yang diungkapkan dalam perjalanannya ke Jepang bulan lalu.
Komentar Lee “tidak sesuai dengan fakta sejarah, Undang Undang Dasar ROC dan hukum internasional, melukai hati masyarakat Taiwan dan dengan serius merusak kedaulatan serta persatuan nasional,” demikian tulis Ma dalam suratnya.
Ini adalah pertama kali Ma secara terbuka menanggapi komentar Lee yang disampaikan dalam acara temu pers di Tokyo 23 Juli, dan sebenarnya, adalah hal sangat jarang dilakukan oleh Ma untuk mengritik pendahulunya.
Juru bicara Kantor Kepresidenan Chen I-hsin (陳以信) menerangkan, sebagai pemimpin negara, Presiden Ma selalu bertekad melindungi daerah kekuasaan dan kedalatan nasional.
Chen mengatakan, “Presiden Ma menekankan, sebagai pemimpin negara, dia harus berpegang pada tekad melindungi setiap inci dari daerah kekuasaan serta kedaulatan nasional. Melalui surat terbuka tersebut, Ma kembali menguraikan konsep kedaulatan, membuktikan bahwa gagasan ‘Taiwan memiliki kedaulatan atas Diaoyutai’ bukan hanya komentar omong-kosong, melainkan fakta yang didasarkan pada sejarah, geografi dan hukum internasional.”
24 Juli, sehari setelah Lee mengajukan komentar tersebut, tanpa menyenggol nama Lee, juru bicara Kantor Kepresidenan Chen I-hsin (陳以信) pernah menegaskan bahwa “segala penolakan terhadap kedaulatan Kepulauan Diaoyutai akan memalukan Taiwan dan merugikan kedaulatan nasional.”