History page of Radio Taiwan International (Rti)
close
RTISISegera unduh Aplikasi ini
Mulai
:::

Kedaulatan Pulau Diaoyu, MOFA : Amerika Tidak Bersikap Apapun

  • 24 April, 2014
  • Editor
Kedaulatan Pulau Diaoyu, MOFA : Amerika Tidak Bersikap Apapun
Menteri Luar Negeri, Lin Yung-lo

    (Taiwan, ROC) - Saat menerima wawancara saat melawat ke Jepang, Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyampaikan, “Pulau Senkaku” (Pulau Diaoyu) dikelola oleh Jepang, sehingga sesuai dengan “Traktat Mutual Kerjasama dan Keamanan antara AS-Jepang”. Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu, MOFA) Shih Ting saat di Yuan Legislatif menyampaikan, di tahun 1971 Amerika pernah menyatakan, hanya menyerahkan hak administrasi pulau Diaoyu kepada Jepang dimana hal ini tidak berpengaruh kepada kedaulatan negara Republik Tiongkok atas pulau itu dan posisi ini tidak berubah sampai saat ini, Amerika belum pernah bersikap apapun terhadap masalah kedaulatan pulau Diaoyu.

   Dalam kesempatan itu wamenlu Shih menyampaikan, “Pada tanggal 26 Mei 1971 Amerika secara khusus menanggapi kita bahwa Amerika menyerahkan hak administrasi kepada Jepang, tidak berpengaruh kepada kedaulatan negara Republik Tiongkok, juga tidak mengurangi hak Republik Tiongkok. Pada tangal 2 November, Senat AS juga menyampaikan kepada kita, dalam Traktat Perdamaian Dengan Jepang di Los Angeles, Jepang hanya mendapatkan hak adminstrasi bukan berdaulat, jadi pengalihan hak adminstrasi tidak dapat disamakan dengan pengalihan hak berdaulat, juga tidak berpengaruh kepada kedaulatan kita. Saya pikir sikap Amerika selama beberapa tahun terkahir untuk kedaulatan pulau Diaoyu adalah tidak ada.”

   Legislator dari partai KMT Chen Chen-hsiang menanyakan lebih lanjut sikap yang lebih agresif dari kita, apakah hanya menyerukan kedaulatan saja dan tidak ada tindak lanjutnya? Wamenlu menyampaikan, sikap agresif negara Republik Tiongkok adalah yang diserukan oleh Presiden Ma Ying-jeou yaitu “Prakarsa Perdamauan Laut Timur”, hal ini memiliki kesamaan dengan apa yang disampaikan secara terbuka oleh Departemen Luar Negeri AS serta harapannya agar pertikaian dapat diselesaikan dengan cara damai melalui hukum internasional.

Komentar

Terbarumore