Jakarta (Antara/RTI) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji dan menteri-menteri terkait untuk memastikan agar aturan di bidang pertanahan dapat dijalankan dengan efektif, memberikan kepastian, dan menggerakkan perekonomian.
Pendek kata, tegas Presiden, aturan itu harus tepat mengalir dari Undang-undang, berorientasi pada kepentingan bersama, utamanya ekonomi dan infrastruktur, tanpa mengabaikan hak-hak rakyat, dan kalau ada apa-apa solusinya juga tepat.
Adapun terkait dengan pembahasan mengenai masalah perdagangan dunia, Presiden mengemukakan, bahwa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) seringkali kandas, deadlock, karena memang benturan kepentingan banyak negara, yang melibatkan negara-negara besar, negara sedang, dan negara kecil.
Indonesia yang termasuk ekonomi besar di dunia, 20 ekonomi besar, dan kini nomor 16 yang menjadi anggota G 20, menurut Presiden SBY, memiliki prospek yang baik.
Sebelumnya, Presiden SBY sempat menyinggung pembahasan dalam rapat terbatas yang dilaksanakan dua hari lalu, di antaranya mengenai kebijakan baru di bidang investasi, yaitu mana yang ditetapkan sebagai investasi yang terbuka, mana yang tertutup, dan mana yang terbuka dengan syarat.
Presiden menegaskan, pembahasan dalam rapat terbatas itu tentu di satu sisi untuk memastikan ekonomi terus tumbuh dan berkembang, tetapi di sisi lain ada kepentingan nasional yang harus dijunjung tinggi. Ini pun, lanjut SBY, setelah dikomunikasikan pada prinsipnya bisa diterima oleh dunia usaha baik dalam maupun luar negeri.
Dalam konteks itulah, Presiden SBY meminta Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu untuk akan menyampaikan isu terkini yang berkaitan dengan perdagangan, yang tentu harus disikapi dengan tepat dan benar karena menyangkut kepentingan nasioal kita.