(Taiwan, ROC) Per Maret 2011, produk pangan yang dikhawatirkan mengandung bahaya radiasi dari Jepang provinsi Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma dan Chiba dilarang masuk ke Taiwan. Awal tahun ini, departemen kesehatan daerah juga berhasil menemukan kecurangan perubahan nama asal produksi dengan mengimpor produk dari 5 provinsi itu masuk ke Taiwan sehingga per Mei 2015 Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Republik Tiongkok (MOHW) mengharuskan seluruh produk Jepang yang masuk ke Taiwan harus melampirkan sertifikat asal produksi dan bebas radiasi.
Pemerintah Jepang sudah berulang kali menyampaikan protes karena pengontrolan ketat pemerintah Taiwan dan juga telah mengutus petugas untuk melakukan negosiasi, namun pengontrolan ketat tetap diberlakukan. Rabu ini (22) sebuah media dalam negeri melansir, bahwa sudah ada kesepakatan Taiwan dan Jepang yaitu mulai minggu depan akan membuka ijin impor produk dari 4 provinsi selain Fukushima.
Namun laporan tersebut dibantah oleh MOHW dan menegaskan bahwa memang kedua belah pihak telah bernegosiasi beberapa kali namun belum ada kesepakatan.
Deputi Direktur Ditjen Pengendalian Obat dan Pangan Hsueh Fu-chin (薛復琴) : Untuk kasus ini masih dalam evaluasi, sebetulnya masih belum ada keputusan, kami tidak menentukan agendanya, apakah ada waktu untuk menentukannya? Tidak ada, tidak ada keputusan apapun.
Ia menegaskan, sampai saat ini, pengontrolan Taiwan kepada Jepang masih belum berubah, produk pangan dari 5 provinsi termasuk Fukushima masih dilarang masuk, seluruh produk pangan dari Jepang harus melampirkan sertifikat asal produksi dan untuk beberapa daerah tertentu tetap harus melampirkan bukti bebas radiasi.
Sampai pertengahan tahun ini sudah ada 28 negara bagian mendukung Taiwan dan AS untuk menandatangani perjanjian investasi bilateral dan perdagangan bebas (FTA), keanggotaan Taiwan dalam TPP, WTO dan ICAO.