(Taiwan, ROC) Kementrian Tenaga Kerja (MOL) berencana mendiversifikasi sumber tenaga kerja dari negara asing, untuk mengantisipasi naiknya kebutuhan untuk tenaga kerja perawat rumah tangga di Taiwan sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Pelayanan Perawatan Jangka Panjang pada 2017.
Beberapa tahun terakhir, selain tenaga kerja berjumlah besar yang dikirim Indonesia, Filipina, Vietnam dan Thailand ke Taiwan, Myanmar dan Kamboja adalah dua negara yang dicari oleh Taiwan untuk membantu mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja sehubungan dengan bertumbuh pesatnya populasi kaum manula.
Indonesia, sumber tenaga kerja asing terbesar di Taiwan, telah mengumumkan akan membekukan ekspor pembantu rumah tangga ke Taiwan mulai 2017, meskipun MOL Taiwan mengatakan belum menerima pemberitahuan resmi dari pihak Indonesia.
Statistik MOL menunjukkan, saat ini ada sejumlah 219.552 perawat rumah tangga asing di Taiwan, diantaranya 174.622 datang dari Indonesia.
Deputi direktur jenderal Agensi Perkembangan Tenaga Kerja (WDA) dibawah MOL Tsai Meng-liang mengemukakan, melalui bantuan dari Kementrian Luar Negeri, MOL telah dengan aktif menanyakan kesediaan sejumlah negara mengirim buruhnya untuk bekerja di Taiwan.
Melalui suatu acara temu pers di Taipei pada hari Minggu (5/7), Tsai menerangkan, negosiasi bilateral dengan Myanmar telah berlangsung dengan profil rendah cukup lama, dan Myanmar telah mengungkapkan minat tinggi untuk mengekspor buruhnya ke Taiwan, tapi masih banyak kendala hukum harus diatasi sebelum hal ini bisa terwujud.
Taiwan juga berencana mengizinkan kembali impor tenaga kerja Vietnam, termasuk pembantu dan perawat rumah tangga, tutur direktur jenderal WDA Liu Chug-chun (劉佳鈞) pada kesempatan yang sama.
Liu mengutarakan, Taiwan dan Vietnam setuju dalam suatu pertemuan April lalu untuk mencabut larangan impor buruh Vietnam yang telah dilaksanakan lebih dari satu dasawarsa, dan kedua pihak setuju paling cepat Vietnam akan kembali mengirim tenaga kerja ke Taiwan bulan Juli.
Untuk diketahui, larangan impor buruh Vietnam dilaksanakan sejak 2004, pada hakekatnya disebabkan beaya agen terlalu tinggi yang dipungut pihak Vietnam dan terlalu banyaknya jumlah tenaga kerja Vietnam yang kabur dari pekerjaan terdaftar.