(Taiwan, ROC)- Hubungan Taiwan-Filipina selalu terdengar adanya perselisihan dalam penangkapan ikan maupun persengketaan teritorial kekuasaan, pemerintah Taiwan sedang membahas hal ini dengan pihak Filipina yang akan dituangkan dalam nota perjanjian kerjasama antar pihak.
Pada tanggal 1 Juli 2015 Menteri Administrasi Penjaga Pantai, Wang Chung-yi (王崇儀) saat menerima wawancara khusus dari RTI untuk acara Taiwan APP, Ia mengatakan, masalah kawasan perairan tumpang tindih antara Taiwan-Filipina, pihak Filipina beranggapan untuk garis kekuasaan di luar 24 mil laut dan sesuai dengan aturan dalam negeri Filipina juga memberikan penjelasan hal yang sama, maka dalam hal ini melanggar ketentuan konvensi PBB hukum laut. Wang mengatakan, Taiwan-Filipina terdapat perbedaan pendapat, masih memerlukan waktu untuk bermusyawarah, sementara ini jika dilihat, perjanjian kerjasama di sektor perikanan mengarah ke pengembangan yang positif.
Wang Chung-yi mengatakan: “jika berdasarkan konsep 24 mil laut, pemerintah Taiwan mengoperasikan kapal penangkapan ikan di wilayah garis selatan menjadi kawasan teritorial pihak lain, ini menjadi hal yang tidak bisa kami terima, kapal nelayan Ming Tsai no.6 dengan masalah persengketaan menghadapi masalah ini. Kedua belah pihak masih memiliki perselisihan pendapat, tentu saja masih perlu dimusyarawahkan, jika tidak diselesaikan,maka kedua belah pihak tidak bersikap rasional, jika saling mengalah, maka kerjasama perjanjian ini masih ada beberapa kesepakatan dan saya yakin dengan pembahasan yang membaik, arah pandangan kami selalu positif.”
Wang Chung-yi mengatakan, sangat merasakan intensitas suara yang menyerukan kedaulatan laut selatan. Ia mengatakan, Republik Tiongkok terus mempertahankan laut selatan setiap bagian U-line kedaulatan pulau tidak dapat terbagi, namun berdasarkan prakarsa perdamaian laut selatan oleh presiden Ma Ying-joeu, walaupun kedaulatan tidak terbagi namun setiap pihak bersikap saling berbagi sumber daya dan mengesampingkan persengketaan.