(Taiwan, ROC) – Berkenaan dengan peraturan penyatuan penarikan pajak tanah dan bangunan yang akan diberlakukan pada awal tahun depan, Menteri Dalam Negeri Chen Wei-jen pada hari Rabu tanggal 24 Juni saat menerima wawancara dari Radio Taiwan Internasional menyampaikan bahwa berdasarkan hasil prediksi yang dilakukan oleh Kementrian Keuangan, usai penerapan peraturan penyatuan pajak tanah dan bangunan, maka kas negara akan mendapatkan pemasukan sebesar NT$ 4,2 milyar pada tahun pertama. Sementara pada tahun ke dua akan mengalami peningkatan hingga mencapai NT$ 8,6 milyar, dan pada tahun ke tiga serta selanjutnya akan mencapai rata-rata senilai NT$ 27 milyar. Demi tercapainya prinsip “Pendapatkan berdasarkan kepemilikan bangunan dan penggunaan perumahan”, maka pada masa yang akan datang peraturan tersebut juga akan diterapkan kepada penyewa rumah dan perawatan jangka panjang. Sehingga pada nantinya, Dana Bantuan Perumahan juga tidak akan mengalami kesulitan dalam penyediaan dana bantuan lagi.
Chen Wei-jen menyebutkan Dana Bantuan Perumahan akan menyediakan bantuan subsidi penyewaan rumah, bantuan subsidi kredit perumahan dan penyediaan dana bagi perbaikan kualitas lingkungan tempat tinggal. Dana tersebut juga dapat dipergunakan bagi pemerintah daerah pada saat membutuhkan dana untuk menyewa kantor yang diperlukan di dalam kawasan kehidupan masyarakat. Sementara itu, di kedepannya kawasan pemukiman kelas sosial akan menggunakan sistim perpaduan dengan status kelas lainnya, sehingga dapat mengurangi efek negatif yang ditimbulkan akibat adanya klasifikasi tertentu dalam lingkungan permukiman penduduk.
Selain itu, Kementrian Dalam Negeri juga tengah mengupayakan program Hak Penggunaan Bangunan bagi para generasi muda dengan mengkhususkan program ini kepada kalangan yang tidak mampu. Jika memang akan dilakukan transaksi jual beli pada akhirnya, maka pemerintah memiliki hak awal pembelian kembali perumahan jenis tersebut. Hal ini guna menghindari adanya praktek pindah tangan perumahan murah ke dalam pasar umum, dan juga untuk menghindari terjadinya “Penggorengan properti”.
Chen Wei-jen mengatakan, “Kami akan menggunakan lahan milik pemerintah untuk membangun perumahan yang mana penghuninya hanya memiliki hak pakai semata, dan kepemilikian hanya dikhususkan bagi kalangan tak mampu. Jika Anda telah membeli, dan hanya memiliki hak pakai, tidak memiliki hak kepemilikan tanah, dan saat Anda memiliki properti kedua, maka properti pertama ini harus dikeluarkan dan dikembalikan kepada pemerintah. Pemerintah memiliki hak pertama dalam pembelian properti tersebut. Hal inilah yang dimaksudkan dengan sumber daya yang ada hanya dapat dipergunakan secara bergilir oleh kalangan yang tak mampu.”
Chen Wei-jen menyampaikan bahwa Kementrian Dalam Negeri tengah memprogramkan pembangunan untuk generasi muda di kawasan yang dekat dengan stasiun kereta MRT. Karena penghuni tidak akan memiliki hak tanah, maka hanya perlu membayar pajak penyewaan dan administrasi saja. Sementara harga jual akan lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar dan hal ini akan memudahkan para generasi muda untuk memiliki properti sendiri.