Uni Eropa merilis hasil laporan hak asasi manusia internasional tahun 2014 dan disampaikan Taiwan memenuhi standar internasional hak asasi manusia dan demokrasi; sementara Daratan Tiongkok menyerukan kebebasan berpendapat, kebebasan internet dan suku Uighur, masyarakat Tibet serta hak kaum minoritas menjadi sorotan bagi Uni Eropa.Pada tanggal 22 Juni 2015, Uni Eropa mengumumkan hasil laporan hak asasi manusia tahun 2014 merilis, kondisi demokrasi dan hak asasi manusia dari 139 negara di seluruh dunia, pertama kalinya Uni Eropa melakukan dialog dengan warga Myanmar.
Dalam laporannya menunjukkan demokrasi dan hak asasi manusia di Taiwan memenuhi standar internasional, namun Uni Eropa tetap menegaskan masalah hukuman eksekusi yang berlaku di Taiwan.
Mengenai Daratan Tiongkok, Uni Eropa akan mengikutsertakan Daratan Tiongkok dalam Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dengan harapan agar Daratan Tiongkok dapat mematuhi aturan yang berlaku. Di samping itu, Uni Eropa juga mengecam Daratan Tiongkok sebagai negara yang melakukan eksekusi terbanyak, walaupun sebenarnya pelaksanaan hukuman ini sudah mulai berkurang.
Sementara kondisi Hongkong, Uni Eropa terus memantau perkembangan di Hongkong yang akan berlanjut dengan pemilihan umum pertama kalinya pada tahun 2017 mendatang, pada tahun lalu pertengahan Juli hingga awal Oktober, Uni Eropa telah memberikan pernyataan untuk kedua kalinya mengharapkan agar Hongkong dapat memperdalam demokrasi, adanya pemilihan yang bersifat adil agar masyarakat juga dapat terlibat dalam politik. Uni Eropa melalui lembaga hak asasi manusia, lembaga non- pemerintah dan media memberikan dukungan agar Hongkong menjadi komunitas demokrasi.