(Taiwan, ROC) – Pihak Yuan Legislatif pada hari Jumat tanggal 5 Juni telah meloloskan pembacaan tahap ketiga berkenaan dengan perbaikan peraturan pajak pendapatan dan pajak barang khusus dan pajak kerja. Selain itu juga membangun sebuah akar hukum berkenaan dengan penyatuan pajak rumah dan tanah. Pondasi hukum ini adalah sebuah langkah awal bagi keadilan perpajakan di Taiwan.
Berdasarkan perbaikan peraturan yang baru diloloskan, disebutkan bahwa bagi pemilik rumah yang melakukan transaksi jual beli dalam kurun waktu di bawah 1 tahun usai kepemilikan rumah, maka akan dikenakan pajak transaksi sebesar 45%. Untuk kurun waktu di bawah 2 tahun, akan dikenakan pajak transaksi sebesar 35%. Sementara bagi pemilik rumah yang menempati rumah tersebut selama 6 tahun berturut, dan selanjutnya terdapat transaksi jual beli di bawah NT$ 4 juta, maka akan dibebaskan pajak transaksi, sementara untuk nilai transaksi di atas NT$ 4 juta, akan dikenakan pajak sebesar 10%.
Baik partai berkuasa maupun oposisi, secara bersama memutuskan perbaikan peraturan juga meliputi bagian perbedaan penjualan rumah dan tanah, serta alasan yang di luar kehendak sendiri saat melakukan transaksi. Jika dalam kurun waktu terjadi transaksi jual beli bukan karena kehendak sendiri, misalnya karena adanya perpindahan lokasi pekerjaan, berakhirnya pekerjaan sehingga mengharuskan pemilik rumah menjual rumah tinggalnya, maka dapat menggunakan peraturan penarikan pajak transaksi sebesar 20% yang memang sudah dipergunakan sebelumnya. Selain itu, bagi pemilik tanah yang melakukan pembangunan di atas lahan yang dimiliki, dan kemudian dijual kepada umum dalam kurun waktu 2 tahun usai pembangunan, maka tidak akan dikategorikan sebagai “Penggoreng Properti”, dan akan dikategorikan sebagai penyedia bangunan tempat tinggal, sehingga boleh menggunakan sistim pajak transaksi sebesar 20%.
Menteri Keuangan, Chang Sheng-ford menyampaikan bahwa perbaikan peraturan ini bertujuan untuk mengontrol para investor jangka pendek. Sehingga bagi para penjual rumah yang dikarenakan alasan bukan kehendak sendiri, maka seharusnya diberikan perlindungan hukum.
Chang Sheng-ford mengatakan, “Tujuan kami adalah menghentikan para investor jangka pendek dalam melakukan aksi menggoreng properti. Bagi yang bukan, khususnya generasi muda yang tengah melakukan perpindahan lokasi kerja, mengganti pekerjaan, mengganti rumah, tidak dapat dikategorikan melakukan penggorengan properti, sehingga tidak seharusnya dikenakan pajak tinggi. Banyak alasan dalam menjual rumah, misalnya bercerai, menjual rumah karena bukan kehendak sendiri, bencana alam, hutang piutang, atau penyegelan dari pengadilan.”
Perbaikan peraturan menetapkan bagi penerima warisan, maka bagi yang memberikan warisan maupun yang menerima warisan berupa properti, dalam kurun waktu yang ditentukan dapat diajukan secara bersamaan.
Adapun perbaikan peraturan tersebut akan diberlakukan mulai 1 Januari 2016.