(Taiwan, ROC) – Presiden Republik Tiongkok Ma Ying-jeou (馬英九) Rabu ini (26) menyerukan Prakarsa Perdamaian Laut Selatan pemerintah Republik Tiongkok. Sekretaris Jenderal Partai DPP Joseph Wu Chao-hsieh (吳釗燮) berpendapat, setiap prakarsa yang berkaitan dengan Laut Selatan harus mengikuti hukum internasional dan Konvensi PBB tentang hukum laut, namun presiden seharusnya menegaskan terlebih dahulu apakah “Prakarsa Laut Selatan” dilakukan bersama dengan Daratan Tiongkok, karena apabila tidak akan menjadi slogan saja.
Menteri Kantor Urusan Daratan Tiongkok Andrew Hsia (夏立言) saat menghadiri upacara pembukaan forum akademik bertemakan “Penataan dan tantangan sistem Xi-Lee” menyampaikan, Taiwan tidak akan bergandengan tangan bersama dengan Daratan Tiongkok untuk menyelesaikan masalah Laut Tiongkok Selatan.
Hsia menyampaikan : Saya rasa untuk hal Laut Selatan dan Laut Timur sudah kami sampaikan dengan sangat jelas, yaitu tidak akan ada kesempatan kerjasama dengan Daratan Tiongkok.
Berkaitan dengan laporan Kepala Kantor Urusan Taiwan Zhah Zhih-jun (張志軍) berpendapat apabila Kinmen mengembangkan industri perjudian maka “jalur transportasi 3 titik” harus ditutup, Menteri Hsia menjelaskan, bila memang Zhang Zhih-jun menyampaikan dengan tegas adanya ucapan penutupan “jalur transportasi 3 titik” sebetulnya kurang begitu tepat, namun berdasarkan informasi internal, ia tidak menyampaikan hal tersebut.
Hsia menjelaskan : Bila ia mengatakan dengan tegas hal yang berkaitan dengan jalur transportasi 3 titik termasuk orang dan barang dihentikan, saya rasa ini kurang begitu tepat. Sekarang banyak orang yang mengeluhkan jalur 3 titik ini masih kurang begitu lancar, jangan lagi membicarakan hal lain, karena dalam pertemuan bilateral telah disepakati, transportasi 3 titik ini perlu diperkuat bukannya mengehentikannya.
Untuk kerjasama pembuangan sampah nuklir, Hsia menyampaikan bahwa dalam jamuan makan malam tanggal 23 dengan Zhang Zhih-jun sempat menyinggung hal ini dan pihak Daratan Tiongkok “ini adalah masalah yang sensitif” dan kedua belah pihak berpendapat, bila membahas masalah sampah nuklir harus lewat mekanisme antar selat, dimana Kementerian Ekonomi atau Badan Energy Atom akan bernegosiasi dengan pihak mereka. Ditambahkan, karena banyak pihak prihatin dengan masalah ini sehingga dua selat berkesempatan untuk duduk bersama, namun sampai saat ini masih belum ada rencana terkait.