(Taiwan, ROC) - Pusat penelitian sejarah post modern Academia Sinica pada hari Kamis tanggal 17 April menyelenggarakan forum berskala internasional dengan tajuk “Ragam sudut pandang masalah Pulau Diao Yu Tai”, dimana forum tersebut juga mengundang Presiden Ma Ying-jeou untuk memberikan kata sambutan.
Presiden Ma mengatakan bahwa pada tanggal 17 April kali ini merupakan tahun ke 119 penandatanganan perjanjian Shimonosheki. Jika memperhitungkan masa peperangan Jiawu yang terjadi pada saat itu, hingga sekarang juga telah berlalu lebih dari 120 tahun, namun permasalahan pulau Diao Yu Tai hingga saat ini juga masih belum terselesaikan. Hal ini bahkan telah menjadi ancaman perdamaian kawasan setempat.
Presiden Ma menyebutkan bahwa saat ia masih bersekolah di Universitas Taiwan Nasional pada tahun 1971, juga pernah ikut serta dalam aksi demo mempertahankan pulau Diao Yu Tai. Sementara pada saat melanjutkan kuliah dan mengambil gelar S3nya, beliau juga sempat menuliskan skripsi yang berhubungan dengan persengketaan perbatasan pulau Diao Yu Tai. Ma menegaskan bahwa sikapnya dalam mempertahankan kedaulatan negara tidak pernah akan berubah.
Presiden Ma Ying-jeou mengatakan, “Sejak saat masih seorang remaja yang memperjuangkan pulau Diao Yu Tai, hingga kemudian bergerak dalam bidang penelitian hukum internasional, dan saat ini menjabat sebagai presiden Republik Tiongkok, membahas persengketaan masalah pulau Diao Yu Tai. Saya disini ingin menjelaskan bahwa sikap dan keputusan saya selama 40 tahun terhadap pertahanan kedaulatan negara tidak pernah berubah”
Presiden Ma bahkan melalui sudut pandang sejarah dan juga hukum internasional, secara terperinci menjelaskan perkembangan sejarah persengketaan akan pulau Diao Yu Tai. Presiden Ma menegaskan bahwa pulau Diao Yu Tai adalah bagian dari wilayah negara Republik Tiongkok. Pemerintah sendiri juga memiliki sikap yang sama dalam menyelesaikan persengketaan, bekerjasama dalam pembangunan guna memberikan keuntungan kepada semua pihak terkait. Untuk itu pemerintah sendiri juga berusaha melalui unsur diplomatik guna menyelesaikan masalah yang ada, sehingga dapat tercapai perdamaian dan kerjasama di kawasan terkait.