(Taiwan-ROC) – Tanggal 20 Mei mendatang merupakan hari genapnya 7 tahun Presiden Ma Ying-jeou menjabat sebagai presiden. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada hari Senin tanggal 18 Mei, Presiden Ma mengadakan perjamuan minum teh dengan pihak media luar dan dalam negeri. Berkenaan dengan perkembangan rencana pembentukan kantor perwakilan antar selat, Presiden Ma menyampaikan bahwa saat ini pihak Daratan Tiongkok masih meragukan rencana tersebut, karena dikhawatirkan akan berkembang menjadi hubungan luar negeri. Namun dari pihak Taiwan sendiri, rencana pembentukan kantor perwakilan tersebut tidak memiliki maksud lainnya, selain mempermudah pemberian pelayanan kepada masyarakat di masing-masing pihak.
Masa jabatan Presiden Ma Ying-jeou yang tinggal satu tahun lagi, masih tersisa satu program tugas sehubungan dengan hubungan antar selat, yakni pembentukan kantor perwakilan di masing-masing pihak. Presiden Ma menyebutkan bahwa kini kunci utamanya berada di pihak Daratan Tiongkok.
Perihal pembentukan kantor perwakilan, pihak Daratan Tiongkok mengkhawatirkan adanya maksud politik terselubung di balik rencana tersebut. Selain itu juga dikhawatirkan akan menjadi tempat aksi demo berbagai gerakan masyarakat.
Presiden Ma mengatakan, “Mereka tentu saja khawatir jika dengan terbentuknya kantor perwakilan, maka bisa berkemungkinan menjadi lokasi aksi demo yang dilakukan oleh berbagai gerakan masyarakat. Mungkin juga gerakan mahasiswa tahun lalu telah mengejutkan mereka. Namun telah saya sampaikan kepada mereka, bahwa Republik Tiongkok adalah sebuah negara hukum, dan akan berupaya keras untuk menjamin kelangsungan keamanan yang ada. Secara teknisnya, yang mereka khawatirkan adalah adanya rencana terselubung lainnya di balik pembentukan tersebut.”
Selain itu Presiden Ma juga membahas mengenai program hubungan antar selat yang diajukan oleh Ketua Umum partai DPP Tsai Ying-wen. Presiden Ma mengatakan bahwa setiap negara demokrasi, jika ada pemimpin partai oposisi yang bermaksud untuk turut serta dalam pemilihan umum kepala negara, maka biasanya akan mengajukan sebuah perubahan terhadap apa yangtengah dijalankan saat ini. Namun berbeda dengan keadaan yang terjadi di Taiwan, dimana Tsai Ying-wen memilih untuk mempertahankan status-quo seperti apa yang telah dijalankan oleh partai berkuasa selama 7 tahun terakhir ini. Presiden Ma menjelaskan jika di masa yang akan datang, seorang pemimpin negara yang menganggap bahwa program politik dalam negeri lebih penting daripada politik hubungan antar selat, maka sang pemimpin tersebut harus bertanggung jawab terhadap semua perubahan yang dilakukan.
Presiden Ma menyebutkan bahwa hubungan antar selat sangat penting. Jika terjadi perubahan, maka semua masyarakat akan dapat turut merasakannya. Hal ini bukan ancaman, namun sebuah sikap kritis dan waspada. Presiden Ma menegaskan bahwa hanya dengan Konsensus 92, barulah dapat menyelesaikan masalah. Ma juga mengambil contoh mantan Presiden Lee Deng-hui yang mengajukan program “Prinsip 2 Negara” pada tahun 1999, merupakan sebuah catatan sejarah kesalahan fatal yang merugikan masyarakat. Untuk itu, dihimbau agar tidak pernah melupakan kejadian sejarah yang pernah ada.