(RTI/ANTARA) - Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Muhtasyar Syamsuddin menilai keberadaan "sabda raja" serta "paugeran" merupakan kesatuan yang seharusnya mampu menjaga keseimbangkan Keraton Yogyakarta.
Dia mengatakan, dengan merujuk pada tradisi serta filsafat Jawa harus ada keseimbangan antara yang bersifat teosentris (Ketuhanan) yakni sabda raja dengan yang bersifat antroposentris yakni paugeran.
Menurut dia, masyarakat juga harus memahami dan menghormati bahwa sabda raja yang dikeluarkan oleh Sultan HB X dipahami sebagai kepentingan internal keraton yang mendasarkan pada perintah Tuhan.
Kendati demikian, menurut Muhtasyar, apabila sabda raja serta paugeran pada akhirnya dipertentangkan dan memang berlawanan, maka yang harus diubah adalah paugeran sebagai produk pemikiran manusia.
Menurut dia, paugeran yang merupakan hasil karya pemikiran manusia masih dapat dikomunikasikan kembali untuk diubah karena bukan merupakan kebenaran absolut.
Sebelumnya, Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang juga gubernur DIY Sri Sultan HB X pada 30 April 2015 mengeluarkan "sabda raja" yang antara lain mengubah gelarnya dari "Buwono" menjadi "Bawono", serta menghilangkan gelar kalifatullah.