(Taiwan, ROC) – Beberapa saat yang lalu terjadi kasus pelanggaran ekspor pangan dari wilayah bencana nuklir Jepang, untuk itu Kementerian Kesehatan dan Kesejahateran (MOHW) meningkatkan pengawasan, selain melarang produk impor dari 5 Provinsi bencana nuklir (Fukushima, Tochigi, Ibaraki, Chiba dan Gunma) mulai 15 Mei impor dari provinsi lain di Jepang harus melampirkan riwayat dan sertifikat pemeriksaan radiasi. Mengahadapi kebijakan tersebut, Jepang merasa tidak puas dan tidak menutup kemungkinan akan mengajukan tuntutan kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Menteri MOHW Chiang Been-huang (蔣丙煌) hari ini (13) saat di Komite Kesejahteraan dan Sanitasi Lingkungan Yuan Legislatif menyampaikan, memperketat pengawasan terhadap produk Jepang diawali karena kasus pemalsuan identitas produk sebelumnya, ia percaya hal ini dapat dijelaskan kepada publik. Menteri juga menjelaskan, mulai tanggal 15 nanti tetap akan memberlakukan kebijakan melampirkan 2 sertifikat, pemerintah akan terus berkomunikasi dengan Jepang.
Ia menyampaikan : Ini karena kasus pemalsuan identitas produk, jadi masalah ini ada penyebabnya, saya rasa ini dapat dijelaskan kepada publik. Kami akan terus berkomunikasi dengan Jepang, kami tidak berharap karena masalah ini hubungan dengan Jepang jadi buruk, berkaitan untuk perihal ini, kami memandang 2 pengumuman terkait perlu diberlakukan per 15 Mei.
Dirjen Pengawasan Obat dan Pangan Chiang Yu-mei (姜郁美) saat diwawancara juga menyampaikan, baik itu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ekonomi dan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan tetap berkomunikasi dengan Jepang, WTO sendiri ada mekanismenya, bila Jepang tetap mengajukan tuntutan maka akan merepos sesuai dengan situasi dan kondisi.