(Taiwan, ROC)- Satu hari sebelum hari buruh 1 Mei, pada tanggal 30 April akan menentukan revisi amandemen undang-undang ketenagakerjaan, komite anggota legislator partai berkuasa dan oposisi telah menyiapkan 12 versi perubahan amandeman, namun yang difokuskan pada pasal ke-30 yakni perhatian masyarakat terhadap jam kerja normal buruh yaitu semula 84 jam dalam 2 minggu dirubah menjadi 40 jam dalam satu minggu. Setelah melalui rapat pembahasan komite yuan legislatif dan diloloskan, serta mewajibkan majikan menyimpan data absensi karyawannya selama 5 tahun. Bagi yang melanggar akan dikenakan denda antara NT$ 90 ribu hingga 450 ribu. Revisi amandeman ini paling cepat akan diproses dalam sidang legislatif pembacaan ke-3 dan mulai 1 Januari 2016 akan diberlakukan.
Walaupun revisi amandemen dari Yuan Eksekutif telah disampaikan ke Yuan Legislatif, namun pada hari ini tidak sempat melakukan peninjauan, akan tetapi Ketua Koordinator Komite Legislatif, Zhao Tianlin mengatakan tetap melibatkan semangat dari yuan eksekutif.
Zhao Tian-lin mengatakan, “Komite partai berkuasa dan oposisi pada dasarnya memiliki kesepakatan, jam kerja buruh semula 84 jam dalam 2 minggu akan diperpendek menjadi 40 jam dalam satu minggu, atau disebut dengan satu minggu libur 2 hari, walaupun versi dari Yuan Eksekutif belum sempat disampaikan, namun semangat mereka ikut dilibatkan dalam pembahasan ini, tidak ada bantahan, ini merupakan langkah penting.”
Aturan jam kerja buruh versi Yuan Eksekutif dan Yuan Legislatif mendapat kesepakatan, maka bertambah aturan pada undang-undang ketenagakerjaan pasal 32, diharapkan agar jam lembur setiap bulan semula dibatasi 46 jam dapat ditambah menjadi 54 jam, komite partai berkuasa dan oposisi sebenarnya tidak menyetujui hal ini, anggota kaukus partai DPP, Liu Chien-Kuo, anggota kaukus KMT, Jiang Hui-zhen, Lin Hung-chih juga menyampaikan bantahannya. Zhao Tian-lin mengatakan, jika saja komite partai berkuasa dan oposisi membantah pasal 32, maka pasal ini akan dikesampingkan terlebih dahulu, untuk pasal lainnya akan segera diloloskan dalam rapat sidang legislatif pembacaan ke-3.