(Taiwan, ROC)- Pulau Taiwan dikelilingi laut, pertahanan laut sangat penting, namun dalam masa jangka panjang kerap kali terjadi kapal berbendara Daratan Tiongkok memasuki kawasan perairan Taiwan dan menangkap ikan. Untuk menghalangi nelayan Daratan Tiongkok menangkap ikan secara ilegal, hari ini(21) yuan legislatif dalam sidang pembacaan ke-3 meloloskan “revisi aturan ordonansi hubungan masyarakat di kawasan Taiwan dan Daratan Tiongkok”, akan memperketat nelayan Daratan Tiongkok agar mereka tidak lagi memasuki kawsan perairan Taiwan secara ilegal dan menaikkan denda pelanggaran.
Selama ini pada aturan menentukan, jika kapal Daratan Tiongkok memasuki kawasan perairan Taiwan tanpa ijin maka akan ditahan, semua orang yang berada di kapal tersebut, baik operator atau kapten kapal maupun pengemudi kapal akan didenda sekurang-kurangnya 1 juta dolar Taiwan, maksimal 10 juta dolar Taiwan; jika adalah kapal penangkap ikan, maka akan didenda minimal 50 ribu dolar Taiwan dan maksumal 500 ribu dolar Taiwan, kemudian dalam rapat legislatif telah meloloskan aturan revisi yang membatalkan pembedaan jenis kapal, memberikan denda kepada semua yang berada di kapal, baik operator maupun kapten dan pengemudi akan didenda sekurang-kurangnya 30 ribu dolar Taiwan dan maksimal 10 juta dolar Taiwan, hukuman ini akan dinilai dan dijalankan oleh instansi administrasi patroli laut atau coast guard.
Anggota legislator non partai yang ikut menghadiri rapat ini, Chen Hsuen-sheng(陳雪生) mengatakan: “jika demikian masih belum dapat menghalangi, maka sangat tidak adil untuk kawasan perairan maupun nelayan kita. Mereka mengambil kesempatan pada masa larangan penangkapan ikan dan bergerak ke wilayah kita, hukuman lebih berat tidak menandakan tidak dapat menghalangi maupun tidak dapat melindungi, yang utama tetap berorientasi pada tujuan.”
Dalam peninjauan, pihak kantor urusan Daratan Tiongkok mengatakan, di masa mendatang akan terus melakukan negosiasi hal yang terkait dengan penegakan hukum, dan melalui pertemuan lintas selat meminta kepada pihak Daratan Tiongkok untuk membatasi pihak terkait berkonflik dengan hukum lintas selat, agar dapat melindungi hak kepentingan nelayan Taiwan