Transaksi properti residensial dan komersial di enam kotapraja utama di Taiwan semuanya mencatat penurunan pada bulan Maret disebabkan upaya pemerintah mengekang kenaikan harga real estate, demikian berdasarkan suatu statistik yang dihimpun oleh Kementrian Dalam Negeri.
Laporan yang dirilis pada hari Minggu (5/4) tersebut menemukan, jumlah transaksi pada bulan Maret di Kota Taipei, Taipei Baru, Taoyuan, Taichung, Tainan dan Kaohsiung mencapai 16.485, meningkat 37,3% dari Februari, tapi turun 21,1% dibandingkan bulan yang sama setahun sebelumnya.
Statistik terperinci menunjukkan, transaksi di Kota Taipei Baru dan Taoyuan di Taiwan utara masing-masing berjumlah 3.815 dan 2.846 unit untuk bulan Maret, mencatat penurunan 26% dan 24% banding tahun lalu, dan merupakan rekor paling rendah bagi Taipei Baru sejak 1999 dan bagi Taoyuan sejak 2009.
Untuk Kota Taipei, tercatat ada sejumlah 2.179 transaksi pada Maret, berkurang 20,9% dari setahun sebelumnya; Sementara untuk Taichung di Taiwan sentral, transaksi berjumlah 3.233 unit, mencatat penurunan tahunan sebanyak 19,7%.
Untuk Kota Tainan dan Kaohsiung di Taiwan selatan, transaksi properti masing-masing mencatat penurunan 13,7% dan 16,2%, hanya mencapai 1.515 dan 2.897 unit pada bulan Maret, sama-sama mencatat rekor bulanan paling rendah sejak 2009.
Huang Shu-wei, seorang manajer divisi riset di Yung Ching Realty Group, menganalisis bahwa turunnya transaksi properti residensial dan komersial di Taiwan pada prinsipnya disebabkan oleh ketidakpastian atas masa depan undang-undang perpajakan properti dan pertanahan tunggal.
Sekedar informasi, meski sudah diajukan kepada Yuan Legislatif cukup lama, rancangan undang-undang tersebut sampai sekarang belum diratifikasi maupun diluluskan.