(Taiwan, ROC) - Ketua Dewan Urusan Daratan Tiongkok atau MAC, Wang Yu-chi usai rapat dalam Yuan Eksekutif pada hari Kamis tanggal 10 April, memberikan keterangan kepada media massa bahwa usulan peraturan pengawasan isi perjanjian antar selat versi masyarakat dilihat dari Undang-Undang Dasar yang berlaku, telah menyangkut masalah posisi status negara, bahkan mengharuskan Yuan Eksekutif untuk memberikan rancangan program perjanjian terlebih dahulu kepada Yuan Legislatif untuk diperiksa. Hal ini tentu telah melanggar hak administrasi Yuan Eksekutif, melanggar peran yang harus dimainkan oleh masing-masing pihak, sehingga rancangan tersebut akan sulit untuk dijalankan.
Namun Wang Yu-chi menyebutkan juga bahwa di masa yang akan datang, saat dalam rapat sidang Yuan Legislatif, mungkin bisa memasukkan beberapa usulan dari masyarakat perihal peningkatan kepedulian masyarakat umum dan juga pengawasan, melakukan penilaian secara berkala terhadap implementasi yang telah dilakukan terkait perjanjian yang ada.
Wang Yu-chi mengatakan, “Kita memiliki beberapa alternatif, yang pertama adalah memperkuat keikutsertaan masyarakat umum, pengawasan dari Yuan Legislatif, namun tidak boleh mengganggu jalannya administrasi pemerintah. Hal ini bisa dipertimbangkan oleh semua pihak bagaimana cara penyelesainnya. Yang kedua, sikap kepedulian akan penilaian pengaruh yang aktif, dimana saat sebelum menandatangani perjanjian, harus ada sikap peduli dalam melakukan penilaian yang matang dan baik, kami juga tentu akan sangat mendukung hal ini. Yang ketiga, usai penandatangan perjanjian, harus ada musyawarah secara berkala terhadap implementasi dari perjanjian tersebut, sikap ini juga kami dukung.”
Wang Yu-chi menjelaskan, sekalipun versi masyarakat dan versi Yuan Eksekutif terhadap rancangan komunikasi perihal perjanjian hubungan antara Taiwan dan Daratan Tiongkok di masa mendatang, saat statusnya masih berada dalam ruang lingkup Yuan Eksekutif, sama-sama menambahkan beberapa prosedur saja, namun versi masyarakat dinilai terlampau menegaskan keikutsertaan masyarakat umum dan pengawasan dari Yuan Legislatif, dimana dapat mengakibatkan tidak terlaksananya perjanjian dan berakhir dengan putusnya hubungan yang telah terjalin dengan Daratan Tiongkok. Selain itu, juga telah menimbulkan kerancuan terhadap Undang-Undang Dasar Negara, yang tentu berhubungan dengan kedudukan dan posisi negara itu sendiri. Maka rancangan yang diajukan oleh pemerintah tampak akan lebih mudah dijalankan dan direalisasikan.