(Taiwan, ROC) - Kementrian Kebudayaan sejak tahun lalu sangat antusias dalam mengusahakan pelaksanaan forum kebudayaan antar selat untuk kedua kantor kementrian, khususnya membahas masalah industri inovasi kebudayaan, pembentukan lingkungan sosial masyarakat, penjelajahan barang peninggalan kuno di bawah laut, tukar pendapat dalam bidang pengalaman pengelolaan museum dan pementasan kebudayaan. Dan semua hal yang diusahakan ini sedapat mungkin tidak menyangkut masalah politik, sehingga diharapkan dapat tercapai sebuah kerjasama antar selat.
Namun pembicaraan masalah pelaksanaan forum terus mengalami penundaan hingga saat ini. Kementrian Kebudayaan pada awalnya berharap dapat dilaksanakan pada bulan Juni mendatang, bahkan juga telah mengalokasikan dana anggaran untuk pelaksanaan forum tersebut. Pada hari Kamis tanggal 10 April saat menjawab pertanyaan dari anggota legislator partai DPP, Lin Jia-loong, untuk pertama kalinya secara tegas menyebutkan bahwa pihak Daratan Tiongkok tidak menyetujui pelaksaan forum tersebut dilakukan dengan sistim kementrian bekerja sama dengan kementrian. Untuk itu forum yang direncanakan tersebut dinyatakan berhenti dan dirubah menjadi sistim tender kepada pihak swasta sebagai panitia pelaksana.
Lung Ying-tai mengatakan, “Berkenaan dengan harapan semula, yakni ada 2 Menteri Kebudayaan dari Beijing dan Taiwan yang akan bersama menggelar ajang seminar tersebut. Tetapi usai kami melakukan komunikasi, kami berharap pertemuan digelar dengan dipimpin oleh masing-masing menteri, namun karena ada perbedaan konsep dalam hal jabatan, mereka tidak dapat menerima. Maka kami memutuskan seminar yang seharusnya digelar atas kerjasama 2 menteri, diganti menjadi pihak swasta yang akan menjadi panitianya.”
Lung Ying-tai juga menyayangkan terjadinya kebuntuan jalinan kerjasama antar Kementrian Kebudayaan antar selat. Lung menegaskan bahwa perdamaian antar selat sangat penting, dan Taiwan harus berani menghadapi kenyataan, menggunakan berbagai cara untuk bisa menjadi salah satu bagian dari dunia internasional. Dan kali ini, kebuntuan pelaksanaan forum kebudayaan terjadi karena masalah kedudukan jabatan, maka Kementrian Kebudayaan memutuskan untuk menunda pelaksanaan forum budaya tingkat kementrian, dan diganti menjadi sistim tender kepada pihak swasta. Berkenaan dengan isi materi tidak akan mengalami perubahan.