(Taiwan-ROC) – Sejauh ini, Taiwan telah melewati 7 kali perbaikan Undang-Undang Dasar, 5 kali pemilihan umum langsung Presiden, 2 kali pergantian parpol yang berkuasa. Semua ini telah menulis sejarah perkembangan demokrasi di Taiwan dan memperkuat hak asasi manusia serta kebebasan masyarakat. Tetapi beberapa organisasi masyarakat antara lain Taiwan March, Appendectomy Project, People Rule dan Koalisi Masyarakat 1985, menyebutkan bahwa demokrasi Taiwan masih membutuhkan reformasi total sekali lagi.
Dalam rangka memperingati 1 tahun berlalunya insiden 318, terdapat beberapa ormas yang terdiri dari ratusan peserta ikut ambil bagian melakukan aksi keliling gedung Yuan Legislatif sebanyak 7 putaran. Salah satu peserta yang bermarga Lin, asal universitas Cheng Chi, menyebutkan bahwa Yuan Legislatif seharusnya menjawab suara hati masyarakat, mengembalikan Undang-Undang dasar kepada masyarakat. Diharapkan pada akhir masa rapat Yuan Legislatif tahun ini, dapat menyelesaikan tugas perbaikan peraturan referendum dan peraturan penarikan kembali hasil pemilihan. Selain itu, para peserta juga menyerukan berbagai permintaan, di antaranya: Bubarkan Dewan Penilaian Referendum, penurunan syarat pengajuan referendum menjadi seper sepuluh ribu, penurunan syarat pemberian referendum menjadi 1,5%, penurunan syarat penarikan kembali hasil pemilihan menjadi 1%, penghapusan larangan pengajuan referendum bagi para karyawan negeri dan anggota militer, serta penurunan syarat penarikan kembali hasil pemilu menjadi 10%.
Bergabung bersama dengan para peserta aksi antara lain, mantan ketua partai DPP, Lin Yi-shiung, juru bicara Taiwan March, Huang Guo-chang. Para peserta aksi mengenakan kaos putih dan bertopi caping, disertai dengan menyanyikan lagu “Aku Cinta Taiwan”. Tampak para polisi yang melakukan pengawasan, sehingga aksi keliling gedung Yuan Legislatif berjalan dengan damai.
Berkenaan dengan peraturan “Aksi Demonstrasi” yang berlaku saat ini telah ditolak oleh Mahkamah Agung, karena dinilai telah melanggar Undang-Undang Dasar, maka Yuan Eksekutif pada bulan Agustus tahun lalu mengajukan perbaikan peraturan terkait, dan kini telah diusungkan kepada pihak Yuan Legislatif untuk didiskusikan. Adapun perbaikan yang dilakukan adalah mengubah “Sistim Perijinan” menjadi “Sistim Pelaporan”. Secara jelas ditetapkan bahwa aksi demo yang dilakukan secara kebetulan tidak perlu melakukan pelaporan, namun untuk aksi demo yang bersifat mendesak harus memberikan laporan terlebih dahulu sebelum dilakukannya aksi demo.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Chen Chun-jing menjelaskan, sekalipun pihak Yuan Legislatif belum meloloskan perbaikan peraturan tersebut, namun pihak kepolisian akan tetap berpegang teguh kepada keputusan Mahkamah Agung. Para peserta aksi juga telah memberikan laporan aksi terkait kepada pemerintah kota Taipei. Chen juga menegaskan bahwa jika terjadi hal-hal berupa penyerangan terhadap masyarakat maupun instansi pemerintah, maka tetap akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
Chen Chun-jing mengatakan, ”Tanpa memperdulikan siapapun dia, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak perduli apakah dia adalah pelajar atau bukan, semuanya sama. Kami juga tidak akan berlaku tidak baik jika Anda adalah seorang pelajar, dan juga tidak akan berlaku baik jika kalian berasal dari kalangan yang berbeda.”
Chen menegaskan bahwa pihak Kementrian Dalam Negeri terus memperhatikan perkembangan aksi tersebut, jika ada kecenderungan berlanjut menjadi besar, maka Menteri Dalam Negeri, Chen Wei-jen dan dirinya juga akan tetap berada di kantor guna mengantisipasi berbagai kejadian yang mungkin terjadi.