(Taiwan-ROC) – Berkenaan dengan rencana pembangunan Taiwan Tower di kota Taichung, Walikota Taichung, Lin Chia-lung pada hari Kamis tanggal 26 Februari mengumumkan bahwa rencana pembangunan tersebut memiliki 5 masalah besar yang patut diragukan usai dilakukan pemeriksaan dari Kantor Etik Pelayanan Masyarakat Pemerintah Kota Taichung, sehingga diputuskan program rencana pembangunan tersebut ditunda untuk sementara dan akan diusungkan ke bagian Komisi Pemberantasan Korupsi Kementrian Dalam Negeri atau AAC untuk diperiksa lebih lanjut.
Pemerintah Kota Taichung menggelar jumpa pers yang dipimpin langsung oleh Walikota Taichung, Lin Chia-lung, untuk mengumumkan laporan hasil penyelidikan pihak Kantor Etik Pelayanan Masyarakat. Lin Chia-lung mengatakan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan instansi terkait, terdapat 5 hal keraguan yang cukup besar dalam program rencana pembangunan Taiwan Tower tersebut, antara lain pelanggaran peraturan terkait pelaksanaan tender pembangunan, perbedaan budget pembangunan sebanyak 4 kali, perubahan desain bangunan yang tidak terkontrol, tingginya pengajuan biaya pembangunan kerangka bangunan dan tidak adanya keterbatasan dana dalam proyek yang bersangkutan.
Lebih lanjut, Lin Chia-lung menjelaskan bahwa pihak pelaksana pembangunan Taiwan Tower pada tanggal 8 Desember 2014 telah mengajukan laporan pembangunan terperinci untuk yang ke empat kalinya, dan dalam laporan tersebut mengutip tentang kejanggalan kerangka konstruksi besi yang melampaui 5 ribu ton, kemudian baru dilakukan pengurangan bahan konstruksi. Hal tersebut juga telah menimbulkan selisih harga senilai NT$ 2,4 Milyar. Selain itu, dana anggaran yang diajukan juga banyak yang melampaui budget yang ada, dengan total keseluruhan biaya yang harus disediakan melampaui angka sebesar NT$ 15 Milyar. Total biaya yang direncanakan telah membuat rencana pembangunan satu gedung membengkak menjadi dua gedung.
Lin Chia-lung menjelaskan bahwa hasil laporan tersebut membuat dirinya kecewa, dan berkenaan dengan pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan tersebut akan diusungkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Kementrian Dalam Negeri untuk diteliti lebih lanjut.