(Taiwan, ROC) – Dalam acara open house Yuan Eksekutif hari ini (25) Perdana Menteri Mao Chi-kuo (毛治國) menyampaikan, selama liburan tahun baru imlek ia memikirkan tentang masa depan Taiwan, walau masa jawabatannya tidak panjang, namun Taiwan tidak boleh tinggal diam, harus mengalihkan sumber yang terbatas ketempat yang seharusnya. Mao menyerukan kembali pentingnya transformasi ekonomi, sosial dan pola pikir kebijakan.
PM mengutip doa Karl Paul Reinhold Niebuhr yaitu, memohon diberikan keberanian untuk merubah dan kearifan untuk membedakan hal mana yang bisa dan tidak bisa dirubah.
Ia mengatakan : Karena mungkin masa jabatan mungkin tidak lama, namun Taiwan tidak boleh tinggal diam saja, jalan kedepan harus tetap ditempuh, sehingga kita harus dalam waktu yang terbatas, memusatkan seluruh tenaga, semangat dan sumber yang ada untuk merubah hal yang bisa dan hal yang harus dirubah.
Mao juga menambahkan, ekonomi Taiwan perlu mengarah kepada perkembangan yang inovasi, ia berharap jerih payah pemerintah yang sebelumnya dapat terlihat hasilnya dalam beberapa bulan kedepan.
Ia juga mengumumkan sistem pajak tanah dan bangunan terpadu, Taiwan adalah satu-satunya negara yang memisahkan pajak bangungan dan pajak tanah. Sistem pajak yang tidak wajar menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan, kesenjangan sosial, pemerintah harus menghadapi masalah ini, oleh karena itu, “sistem pajak tanah dan bangunan terpadu” adalah transformasi sosial yang harus didorong oleh Yuan Eksekutif.
Mao menyampaikan : sehubungan dengan bangunan dan tanah terpadu ini, dari segi sistem pajaknya, Taiwan adalah satu-satunya negara yang memisahkan pajak tanah dan bangunan, ini tidak wajar, sistem ini belum tentu ditemukan pada abad 19, entah dari mana munculnya sistem ini. Namun hari ini harus kita hadapi, karena ini telah menimbulkan masalah ketimpangan distribusi pendapatan, kesenjangan sosial, kita harus menghadapi dan menyelesaikannya.
Untuk sisi kebijakan energi, Mao menilai harus merubah dari memilih sumber energi menjadi hemat energi, ia juga telah meminta Kementerian Ekonomi dari pusat hingga daerah untuk menentukan kebijakan hemat energi.