(RTI/ANTARA) - Presiden Joko Widodo, dalam sambutannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2015-2019, di Jakarta, Kamis, menegaskan bahwa kebijakan publik yang benar dan tepat merupakan syarat utama kemajuan suatu kota, provinsi dan negara.
Ini adalah kali pertama Presiden Joko Widodo membuka acara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
Presiden kemudian mencontohkan sejumlah negara sahabat yang tidak memiliki sumber daya alam namun bisa berkembang pesat karena penerapan kebijakan publik yang tepat dan benar.
Oleh karena itu, Presiden berharap dengan penerapan kebijakan publik yang benar dan tepat maka sejumlah permasalahan yang membelit Indonesia dapat teratasi. Menurut Presiden, Indonesia memiliki kekuatan untuk mandiri hanya saja tidak didukung oleh kebijakan publik yang benar dan tepat.
Kepala Negara kemudian memaparkan target pemerintahannya untuk mencapai swasembada beras dalam tiga tahun. Ia juga menyampaikan rencana pembangunan 49 waduk dan target 1 juta hektare irigasi.
Presiden secara khusus meminta agar para bupati, wali kota, gubernur untuk ikut mengawal program besar tersebut.
Sektor selanjutnya yang menjadi sorotan Presiden adalah bidang energi. Kepala Negara menilai kebijakan publik yang tidak tepat adalah salah satu alasan mengapa Indonesia yang kaya gas alam dan batu bara kekurangan energi listrik.
Pada kesempatan itu Presiden juga kembali menggarisbawahi kebijakan pemerintahannya untuk mengembangkan sektor maritim dan meminta para pejabat publik untuk turut mengawal kebijakan itu di daerah.
Ia menyampaikan rencana pembangunan dan perluasan 24 pelabuhan, sentra perikanan dan penindakan tegas pada kapal-kapal asing pencuri ikan. Ia menyebutkan bahwa ribuan kapal asing pencuri ikan itu telah merugikan Indonesia ratusan triliun.
Di akhir sambutannya, Presiden juga menyampaikan perlunya mengembangkan sektor pariwisata mengingat potensi yang sangat besar. Ia mendorong daerah untuk juga melakukan promosi pariwisata untuk menarik wisatawan asing.