(Taiwan-ROC) – Hari Rabu tanggal 3 Desember diperingati sebagai hari disabilitas internasional, dimana pada hari yang sama juga merupakan hari mulai diberlakukannya peraturan terkait konvensi perlindungan hak asasi para penyandang cacat. Anggota Legislatif dari partai KMT, Yang Yu-hsin (楊玉欣) mengundang Kementrian Kesehatan dan 13 instansi pemerintah lainnya ke Yuan Legislatif untuk mengikuti jumpa pers, yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi perihal pelaksanaan undang-undang terkait konvensi perlindungan hak asasi para penyandang cacat.
Dalam penjelasannya, Yang Yu-hsin menegaskan bahwa hak asasi para penyandang cacat tidak memiliki perbedaan dengan manusia normal lainnya. Undang-undang yang diberlakukan tersebut bertujuan untuk menyamakan hak asasi mereka dengan manusia biasa, menikmati hak yang sama dengan khalayak umum. Di kedepannya, pihak pemerintah juga akan mengundang peneliti internasional untuk melakukan penyelidikan, pengawasan dari badan legislatif, partisipasi dari masyarakat umum dan lainnya. Hal ini berfungsi untuk membantu pemerintah dalam menjalankan peraturan seperti yang tercantum dalam konvensi yang ada.
Ketua bidang kesejahteraan keluarga Kementrian Kesehatan, yang membidangi masalah terkait para penyandang cacat, Jian Huei-cyuan(簡慧娟), menjelaskan bahwa usai peraturan tersebut dilaksanakan, maka Yuan Eksekutif sendiri juga akan membentuk sebuah kelompok kecil yang akan berfungsi untuk mendorong jalannya program tersebut serta melakukan negosiasi dengan instansi pemerintah lainnya.
Jian Huei-cyuan mengatakan, “Dalam Yuan Eksekutif, kami sendiri juga telah memprogramkan pembentukan kelompok kecil yang berfungsi untuk mendorong jalannya peraturan terkait. Kelompok kecil ini akan dikoordinator oleh komite administrasi, melakukan negosiasi lintas kementrian dan menjalankan, memonitor serta mengembangkan peraturan terkait.”
Jian Huei-cyuan menjelaskan bahwa kelompok kecil tersebut juga akan mengajukan peraturan terkait lainnya dalam kurun waktu 2 tahun, dan akan menyelesaikan semua perencanaan peraturan dalam kurun waktu 5 tahun, termasuk pengembangan, perbaikan dan pencabutan peraturan. Selain itu, usai pelaksanaan peraturan perlindungan hak asasi kaum penyandang cacat dijalankan selama 2 tahun, maka pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan laporan perdana perihal jalannya pelaksanaan peraturan, dan setiap 4 tahun sekali akan dilakukan pengesahan kembali terhadap peraturan tersebut.