(Taiwan-ROC) – Pada tanggal 13 Desember 2006, organisasi PBB telah meloloskan Konvensi Hak Asasi Disabilitas, dengan jumlah total sebanyak 50 pasal. Adapun konvensi ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hak asasi dan kebebasan perorangan kepada para disabilitas, sehingga penghormatan kepada para penyandang cacat juga lebih maju selangkah lagi. Konvensi ini juga menjadi panduan bagi setiap negara di dunia untuk turut serta mengimplementasikan peraturan tersebut dalam undang-undang dalam negeri masing-masing.
Saat ini di Taiwan sendiri terdapat lebih dari 1,12 juta penyandang cacat. Guna mengimplementasikan perlindungan hak asasi para penyandang cacat, Yuan Legislatif pada tanggal 1 Agustus lalu telah meloloskan perundang-undangan konvensi hak asasi penyandang cacat. Undang-undang ini juga telah diumumkan secara resmi oleh Presiden Ma Ying-jeou, dengan waktu awal pelaksanaan ditetapkan sejak tanggal 3 Desember mendatang. Guna menyempurnakan tahapan pelaksanaan undang-undang ini, Yuan Eksekutif sendiri pada hari Kamis tanggal 27 November telah meloloskan peraturan terkait dan mengajukannya kepada pihak Yuan Legislatif untuk didiskusikan lebih lanjut.
Perdana Menteri Jiang Yu-hwa mengatakan berdasarkan pasal ke 6 peraturan terkait, pihak Kementrian Kesehatan juga telah memprogramkan peraturan terkait lainnya. Perdana Menteri Jiang Yu-hwa juga telah meminta kepada instansi lainnya untuk dapat menerapkan peraturan tersebut, baik dalam program pelaksanaan undang-undang, laporan kenegaraan, seminar dan pembangunan saran prasarana umum lainnya, sehingga pelaksanaan perlindungan hak asasi para penyandang cacat di Taiwan dapat mencapai tahap yang maksimum, dengan mengimplementasikan harapan yang terbaik dalam pembangunan kemanusian khususnya bagi para penyandang cacat dalam dunia internasional.
Wakil Menteri Kesehatan Cheng Zhong-min mengatakan, “Yuan Eksekutif telah membentuk sebuah kelompok kecil yang khusus bergerak dalam bidang penerapan hak asasi penyandang cacat. Tugas utamanya adalah untuk melaksanakan berbagai program kerja, selain itu juga mengawasi jalannya perundang-undangan terkait, dengan masa waktu pelaksanaan sejak tahun 2014 hingga tahun 2019. Setiap instansi pemerintah juga diminta untuk dapat mengikuti pedoman dan panduan terkait pelaksanaan undang-undang tersebut.”
Selain itu, dalam setiap jajaran aparat pemerintah, sekolah negeri dan badan usaha milik negara, yang memiliki jumlah pegawai lebih dari 34 orang, maka terdapat peraturan yang mengharuskan instansi tersebut untuk mengalokasikan sebesar 3% lapangan pekerjaan bagi para penyandang cacat. Jiang Yu-hwa mengatakan bahwa Kementrian Kesehatan, Kementrian Ketenagakerjaan dan instansi sumber daya manusia tengah melakukan penelitian apakah pendayagunaan para penyandang cacat dalam instansinya akan mempengaruhi program pembangunan yang tengah dilaksanakan atau tidak. Perdana Menteri Jiang juga mengusulkan untuk belajar dari pengalaman negara-negara yang lebih maju, atau juga dapat meminta masukan dari para pakar ahli. Dengan demikian diharapkan, perlindungan hak asasi para disabilitas benar-benar dapat diimplementasikan sepenuhnya.