(Taiwan-ROC) Kementerian Tenaga Kerja belakangan ini melakukan penilaian dan pemberian penghargaan terkait dengan efisiensi, keamanan dan kesejahteraan kerja yang nantinya akan membentuk tim khusus yang setiap 2 tahun sekali melakukan pemeriksaan efektifitas keamanan dan kesejahteraan kerja, dengan demikian diharapkan dapat mencegah timbulkan kelelahan kerja.
Sejak Juli tahun ini hukum keamanan dan keselamatan kerja sudah dicanangkan, selain memberikan jaminan pada 10,67 juta pekerja dari berbagai bidang, bersamaan dengan itu juga menetapkan peraturan pencegahan “terlalu lelah” nya pekerja, majikan harus menerapkan sistim kerja gilir (shift) untuk waktu kerja malam atau waktu kerja yang panjang dan lainnya yang berbeda dengan waktu dan tanggung jawab kerja secara umumnya untuk mencegah timbulnya terlalu letih, diharapkan dengan demikian dapat mengurangi kerusakan fisik maupun mental yang disebabkan pekerjaannya.
Kementerian tenaga kerja sejak akhir September mengeluarkan rancangan “pihak berwenang mempromosikan penilaian kinerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta pemberian penghargaan” dan akan membentuk tim pemeriksa, setiap 2 tahun akan melakukan pemeriksaan efektivitas keamanan dan kesejahteraan pekerja di pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pemerintah pusat dan daerah dapat bersama-sama mencegah terjadinya kelelahan kerja pekerja. Kementerian tenaga kerja mengatakan, bagian yang diperiksa keamanan kerjanya untuk pemerintah pusat adalah pada 9 kementerian, yaitu kementerian ekonomi, transportasi, dalam negeri, pertahanan, pertanian, pendidikan, teknologi, pelestarian lingkungan dan kementerian kesehatan dan kesejahteraan sedangkan untuk pemerintah daerah adalah pada pemerintah kota dan kabupaten.
Kementerian Tenaga Kerja menyampaikan, pada negara-negara di dunia pihak otoritas yang berwenang bersama-sama melakukan pencegahan sebelum terjadi bencana, pengurangan bencana akibat kerja tidak bisa hanya bergantung pada pemeriksaan yang dilakukan kementerian tenaga kerja, diharapkan dengan cara pemberian penghargaan dapat mendorong masing-masing kementerian untuk memantau efektivitas setiap unitnya, seperti kementerian ekonomi dapat membantu memantau wilayah perindustrian dan badan usaha milik negara, kementerian kesehatan dan kesejahteraan memantau rumah sakit dalam meningkatkan lingkungan kerja, kementerian pendidikan memantau laboratorium penelitian, kementerian transportasi memantau masalah lembur dan pekerjaan yang terlalu berlebihan pada pekerjaan umum dan pengendara kendaraan umum. Kementerian Tenaga Kerja mengatakan, diperkirakan RUU ini akan diumumkan pada akhir November ini.