(Taiwan, ROC) - Rapat kabinet hari ini(6) meloloskan “beberapa ketentuan rancangan amandemen Standar UU Ketenagakerjaan”, merevisi ketentuan pada pasal 28, penambahan upah pekerja, dana pensiun dan pesagon yang diposisikan sama halnya memprioritaskan KPR bank dan hak gadai, akan memasukkan pemberian pensiun dan pesangon kepada pekerja dalam mekanisme kompensasi.
Jika dalam rapat persidangan legislatif diloloskan, masa di masa mendatang pada saat pengadilan melelang pabrik yang bangkrut, akan dipertimbangkan perhitungan kompensasi kepada karyawannya sebagai solusi dari pekerja yang mengklaim karena kehilangan pekerjaan.
Menaker Chen Hsiung-wen: “pada dasarnya jumlah pesangon maupun dana pensiun relatif rendah, sama sekali tidak memberikan jaminan kepada pekerja, maka kali ini kami akan menaikkan jumlah ini, akan diprioritaskan setara dengan KPR bank, nilai pelelangan yang diproses pada pengadilan juga akan dipertimbangkan, ini merupakan pokok perubahan aturan penting pada kali ini.”
Chen Hsiung-wen mengatakan, kasus Hualung yang terjadi beberapa tahun yang lalu, sementara ini pengadilan melelang asset pabrik tahap pertama, diprakirakan senilai 2,4 milyar dolar Taiwan, namun dana yang akan diperoleh pekerja sangat rendah, sehingga pemerintah wajib mengubah aturan terkait.
Mengenai permintaan dari perusahaan Hualung, sementara ini walaupun aturan ini belum disampaikan pada sidang legislatif pembacaan ke-3, masih melalui tahap negosiasi, pihak bank telah menyetujui untuk memberikan sumbangan senilai 20% dari nilai pelelangan pertama, akan dibagi kepada karyawan Hualung, dengan nilai keseluruhan berkisar 420 juta dolar Taiwan. Menurut menaker Chen Hsiung-wen, konsep ini sesuai semangat revisi draf undang-undang ketenagakerjaan pasal 28.
Menaker Chen mengemukakan, ia memahami untuk solusi ini diharapkan mampu seratus persen mendapat gantirugi atau sekali pelelangan memperoleh 780 juta dolar Taiwan. Sementara masih ada pabrik ke-2 di Miaoli yang akan dilelang, diprakirakan bernilai 2 milyar dolar Taiwan, namun dalam hal ini masih menunggu aturan yang semestinya diloloskan pada rapat legislatif pembacaan ke-3. Menaker Chen menambahkan, akan dibagi dalam 2 tahap pembayaran hutang dana pensiun dan pesangon.