Taiwan (ROC) - Presiden Ma Ying-jeou pada hari Kamis tanggal 27 Maret mengundang ketua harian Aliansi Komunitas Taiwan atau TCA, ketua komunitas Hsincu Nanphu, ketua Asosiasi Pertanian Desa Zhihdong Yunlin, para petani dan juga pakar, untuk datang ke Istana Kepresidenan guna membahas masalah “Program Perkembangan Desa dan Instropeksi”. Dalam kata sambutannya, Presiden Ma menyebutkan bahwa ini adalah pertemuan yang ke 19 kalinya sejak dirinya kembali terpilih sebagai Presiden untuk yang kedua kalinya, dalam hal pembahasan program negara dengan berbagai kelompok atau ormas yang ada.
Presiden mengatakan ia mengingat saat pertama kali mengajukan program rekonstrukturasi perdesaan, dirinya juga melakukan berbagai penjelasan kepada ormas yang ada, walaupun terkadang ada yang masih meragukan hal tersebut, namun komunikasi tetap berjalan, dan program rekonstrukturasi desa juga kini telah membuahkan hasil.
Presiden Ma mengatakan, “Jika mengingat kembali saat meluncurkan program rekonstrukturasi pedesaan, saya juga melakukan komunikasi dengan berbagai kelompok di ruangan ini, saat itu banyak yang meragukan, ada yang berpendapat bahwa program tersebut hanya akan menghancurkan sistim desa yang ada, namun selang beberapa tahun kemudian, setiap orang dapat melihat hasil yang ada. Tentu kita masih akan terus menghadapi berbagai kendala, tetapi kami akan menjamin bahwa tidak saja pemerintah mendukung program ini, saya sendiri juga sangat mementingkan program ini. Saya telah melakukan sosialisasi di berbagai tempat, dan hal ini terus saya lakukan.”
Presiden Ma menjelaskan sekalipun industri pertanian Taiwan tidak terlampau besar, pelakunya juga terbatas, tetapi hal ini tidak dapat ditiadakan, karena industri pertanian merupakan sumber dari sandang pangan yang dibutuhkan. Selain itu juga untuk menjaga jalannya ekosistim kehidupan yang ada, serta memberikan dampak pengaruh positif yang besar terhadap perkembangan pariwisata.
Presiden Ma kembali menjelaskan pada awal mula ia naik sebagai Presiden, jumlah lahan pertanian yang kosong atau tidak berfungsi mencapai 220 ribu hektar, namun setelah dijalankan program ini, termasuk juga program generasi muda kembali ke kampung halaman untuk melakukan pembangunan, pengembangan hasil produk dengan lahan yang terbatas, kini jumlah lahan yang tidak berfungsi kurang dari 200 ribu hektar. Pemerintah kini tidak lagi memberlakukan kebijakan memberikan subsidi terhadap lahan yang tidak difungsikan, tetapi berharap para petani dapat menggunakan lahannya, sehingga dapat menurunkan biaya pengeluaran dan meningkatkan daya saing dalam bidang perekonomian.