(RTI/ANTARA) - Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan Bali Democracy Forum (BDF) merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas demokrasi, sehingga seharusnya bisa dimanfaatkan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia untuk berdiskusi dan memberikan masukan.
Meski demikian, Julian menambahkan, pemerintah tidak juga bisa memaksa agar sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang menolak undangan untuk berpartisipasi dalam BDF VI yang akan berlangsung mulai Jumat (10/10), untuk hadir.
BDF yang diprakarsai Presiden Yudhoyono, merupakan acara tahunan yang telah menjadi bagian dari kalender kegiatan diskursus demokrasi di Asia Pasifik, yang melibatkan wakil-wakil pemerintah (inter-governmental) di kawasan tersebut.
Sejak pencetusannya di tahun 2008, BDF ditujukan sebagai forum untuk meningkatkan kerja sama regional dan internasional di bidang pemajuan demokrasi yang bersifat inklusif. Pendekatan yang diterapkan BDF adalah saling bertukar pengalaman terbaik masing-masing negara dalam proses berdemokrasi.
BDF VII akan dipimpin bersama oleh Presiden Yudhoyono dengan Presiden Filipina, Benigno Simeon Aquino III. Selain itu, BDF VII juga akan dihadiri oleh dua kepala negara lainnya, yakni Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah dan PM Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmao.
Tema BDF VII adalah "Evolving Regional Democratic Architecture: The Challenges Of Political Development, Public Participation And Socio-Economic Progress In The 21st Century".