Polisi Taiwan tidak berencana menambah alat semprotan cabe ke dalam perlengkapan senjata yang dipergunakan untuk membubarkan pengumpulan massa.
“Perlengkapan pengusiran massa yang kita pakai sekarang sudah cukup. Tidak ada rencana pada saat ini untuk menambah perlengkapan yang tidak kita miliki, seperti alat semprotan cabe,” demikian ungkap Perdana Menteri Jiang Yi-huah ketika menghadiri sidang interpelasi Yuan Legislatif pada hari Selasa (30/9).
Jiang mengajukan pernyataan tadi untuk merespon gagasan dari legislator partai berkuasa Kuomintang (KMT) Wu Yu-sheng. Melihat dipakainya gas air mata dan alat semprotan cabe oleh polisi Hong Kong untuk membubarkan massa yang sedang berdemo di distrik Central, Hong Kong, Wu mengusulkan ditinjau kembalinya jenis serta spesifikasi perlengkapan senjata yang dipakai tenaga polisi Taiwan, dan mengadopsi dipakainya alat semprotan cabe yang tidak akan menimbulkan luka permanen terhadap tubuh manusia.
Terhadap pertanyaan legislator KMT Kao Chih-peng mengenai apakah Jiang sendiri menyetujui dipergunakannya gas air mata dan alat semprotan cabe untuk mengusir peserta aksi protes, Perdana Menteri tidak banyak berkomentar.
Jiang mengatakan, “Saya tidak akan mengomentari kebijaksanaan negara atau daerah lain. Ambil contoh Amerika Serikat atau Inggris, mereka mungkin memakai perlengkapan yang tidak kita miliki. Tapi bagi Republik Tiongkok sendiri, kita sudah memiliki regulasi bersangkutan, maka pemerintah akan mentaati kebijaksanaan yang sudah ditetapkan ini.”
Jiang juga menegaskan kembali, pemerintah dan rakyat Republik Tiongkok sepenuhnya mendukung tuntutan masyarakat Hong Kong bagi diselenggarakannya pemilihan umum secara demokratis, juga menyerukan pemerintah Hong Kong serta warga peserta aksi protes untuk mengadopsi cara rasional dan damai untuk mencapai situasi yang memuaskan kedua pihak.
Mengenai pertanyaan legislator partai oposisi Partai Progresif Demokratik (DPP) Chen Chi-mai perihal apakah Taiwan akan melaksanakan evakuasi warga di Hong Kong, Jiang mengutarakan, kalau situasi di dua hari kedepan berkembang menjadi kekacauan politik lebih serius, pemerintah baru akan mempertimbangkan strategi tersebut.