(Taiwan, ROC) – Masalah minyak hewani di Taiwan telah menggandrungi Taiwan hampir 2 minggu dan telah membuat resah masyarakat Taiwan, kepercayaan keamanan pangan turun drastis. Kali ini, pemerintah bertekad untuk melakukan amandeman Undang-Undang Keamanan Pangan serta mengevaluasi pengawasan dan implementasinya.
Dalam rapat khusus hari ini yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Jiang Yi-hwa (江宜樺) membicarakan amandemen UU Kemanan Pangan termasuk menjajaki kemungkinan dinaikan nilai denda dan pidana serta revisi nilai denda hukum adminstrasi yaitu menghilangkan ketentuan “satu pelanggaran tidak dihukum dua kali”. Selain itu dalam rapat kabinet itu juga membahas soal mekanisme keamanan pangan serta pelaksanaanya, termasuk pengawasan aliran limbah minyak, sistem identifikasi makanan sampai dengan logo GMP. PM menginstruksikan agar hal-hal terkait dapat diwujudkan secepatnya.
Dalam sidang interplasi kemarin (16) PM Jiang menyampaikan bahwa dalam beberapa waktu yang lalu telah menggalang 3 kali pertemuan dan negosiasi lintas kementerian untuk mengklarifikasikan soal hukum, mekanisme dan masalah pelaksanannya, diharapkan kerja terkait dapat tuntas tanggal 17 atau 18 dan selanjutnya akan disampaikan kepada publik, kemudian juga akan mengevaluasi penanggung jawabnya.
Mengenai kelanjutan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Chiu Wen-ta (邱文達) akan ada jawaban dalam waktu dekat.