(Taiwan, ROC) --- Menghadapi ancaman infiltrasi Tiongkok terhadap perwira militer purnawirawan Taiwan, Presiden Lai Ching-te (賴清德) telah mengajukan 17 strategi keamanan nasional, termasuk revisi Undang-Undang Bimbingan Personel Militer Purnawirawan.
Jika perwira tinggi purnawirawan pergi ke Tiongkok dan merusak martabat negara, maka tunjangan bimbingan purnawirawan mereka dapat dihentikan. Ketua Dewan Urusan Veteran Yen Teh-fa (嚴德發) menyatakan bahwa draf revisi undang-undang telah disiapkan dan dijadwalkan untuk diserahkan ke Yuan Eksekutif pada September untuk ditinjau.
Infiltrasi Tiongkok ke Taiwan terus berlanjut, dengan upaya yang semakin intensif untuk merekrut perwira militer aktif dan purnawirawan Taiwan sebagai mata-mata. Presiden Lai Ching-te baru-baru ini mengajukan 17 strategi keamanan nasional, termasuk langkah-langkah untuk mencegah personel militer aktif dan purnawirawan membuat pernyataan kontroversial yang merusak moral militer Taiwan.
Dewan Urusan Veteran juga mengusulkan amandemen terhadap Undang-Undang Bimbingan Personel Militer Purnawirawan, yang akan memungkinkan penghentian tunjangan bimbingan purnawirawan jika perwira tinggi purnawirawan pergi ke Tiongkok dan membuat pernyataan yang merusak martabat negara.
Ketua Dewan Urusan Veteran Yen Teh-fa menjelaskan bahwa meskipun Pasal 32 dari Undang-Undang Bimbingan Personel Militer Purnawirawan saat ini menyatakan bahwa tunjangan pensiun dapat dicabut jika seseorang melanggar undang-undang tersebut atau undang-undang keamanan nasional lainnya, tetapi jika hanya tunjangan pensiun yang dihentikan sementara tunjangan lain dalam undang-undang bimbingan tidak diatur secara bersamaan, maka hal ini jelas tidak sesuai dengan prinsip proporsionalitas.
Oleh karena itu, Yen Teh-fa menekankan bahwa revisi undang-undang akan mencakup layanan yang disediakan oleh Dewan Urusan Veteran seperti perawatan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan bantuan hidup.
Yen Teh-fa mengatakan, "Untuk mencegah infiltrasi dan sabotase yang intensif dari Tiongkok belakangan ini, kami mengusulkan revisi terhadap Pasal 32 Ayat 1 Butir 4 dari Undang-Undang Bimbingan Personel Militer Purnawirawan, menambahkan ketentuan bahwa jika ada alasan hukum untuk menghentikan sebagian atau seluruh tunjangan pensiun, maka hak-hak terkait dalam undang-undang juga akan dihentikan. Tujuannya adalah untuk mencegah infiltrasi dan sabotase dari Tiongkok serta memperkuat keamanan nasional kita."
Yen Teh-fa menekankan bahwa tujuan revisi undang-undang ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan dan infiltrasi terhadap personel militer purnawirawan oleh Tiongkok, yang dapat membahayakan keamanan nasional.
Karena rancangan revisi undang-undang ini melibatkan tanggung jawab dari berbagai kementerian dan instansi, maka saat ini sedang dalam proses peninjauan menyeluruh. Dewan Urusan Veteran telah menyiapkan draf revisi undang-undang dan berencana untuk menyerahkannya kepada Yuan Eksekutif pada bulan September untuk ditinjau.
Anggota Yuan Legislatif dari Partai Demokratik Progresif (DPP), Puma Shen (沈伯洋), juga menyebutkan bahwa meskipun Pasal 32 sudah mencakup beberapa regulasi, tetapi definisi perilaku yang merusak martabat negara masih terlalu kabur.
Puma Shen telah mengajukan draf regulasi terkait pada Pasal 9-3 dari Undang-Undang Hubungan Antar-Selat, dengan harapan dapat dipertimbangkan bersamaan dengan versi revisi dari Dewan Urusan Veteran.