(Taiwan, ROC) - Perusahaan listrik Taipower diduga "secara diam-diam" mengoperasikan unit-unit di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara Hsinta dan Talin di Kaohsiung baru-baru ini akibat kekurangan pasokan listrik. Hal ini segera memicu kekhawatiran akan memperburuk polusi udara.
Menanggapi hal ini, Menteri Lingkungan Peng Chi-ming (彭啟明) mengemukakan bahwa pengoperasian bersangkutan sesuai dengan hukum dan regulasi, dan meski penyaluran daya dan penggunaan energi adalah tanggung jawab Kementerian Perekonomian, Kementerian Lingkungan (MOENV) akan mengawasi secara ketat untuk memastikan bahwa pengoperasian unit terkait tidak melanggar komitmen penilaian dampak lingkungan.
Setelah unit no. 2 dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) No. 3 ditutup dan dinonaktifkan pada tanggal 17 Mei, Taiwan secara resmi menjadi "negara bebas nuklir," namun masalah pasokan listrik yang stabil segera menarik banyak perhatian.
Sejumlah legislator dan kelompok peduli lingkungan kemudian melaporkan bahwa Taipower "secara diam-diam" memulai pengoperasian unit-unitnya di Kaohsiung dan menghidupkan unit no. 3 dan no. 4 PLTU Hsinta, sementara unit no. 5 PLTU Talin sejauh ini telah dioperasikan delapan kali sejak dinonaktifkan pada akhir tahun 2022.
Meski Taipower mengeluarkan siaran pers untuk mengklarifikasi bahwa penggunaan itu sah dan wajar dan sama sekali bukan rahasia, kondisi polusi udara yang mungkin ditimbulkannya memicu perdebatan.
Diwawancarai sebelum menghadiri sidang Komite Kesehatan dan Lingkungan Yuan Legislatif pada hari Senin pagi, Peng Chi-ming mengatakan bahwa PLTU Hsinta dan Talin adalah unit cadangan darurat, dan kapan akan menggunakannya diputuskan oleh Taipower.
Selama unit yang relevan menaati regulasi dan beroperasi tidak lebih dari 720 jam dalam setahun, penggunaannya legal dan dan sesuai hukum, dan MOENV akan bertindak tegas sebagai pengawas, jelasnya.
Peng mengatakan, "Pada dasarnya, penggunaan tenaga nuklir atau daya lain berada di bawah yurisdiksi Kementerian Perekonomian. Tentu saja, kami akan memantau secara ketat apakah telah melanggar komitmen analisis dampak lingkungan. Misalnya, untuk 720 jam ini, kami akan pantau dan hitung angka perkiraannya. Ini adalah peran kami. Harus ditegaskan juga, apakah tenaga nuklir dinyalakan atau tidak adalah tanggung jawab Kementerian Perekonomian dan Komite Keselamatan Nuklir, bukan tanggung jawab Kementerian Lingkungan."
Ditanya perihal pernyataan CEO NVIDIA Jensen Huang bahwa Taiwan harus berinvestasi dalam energi nuklir, bahwa energi tidak boleh distigmatisasi, dan bahwa pemerintah Taiwan seharusnya menyediakan lebih banyak energi, Peng mengatakan bahwa "Komite Penanggulangan Perubahan Iklim" Kantor Kepresidenan telah melakukan banyak diskusi mengenai energi nuklir, dan pemerintah tidak pernah melepaskan sumber energi baru apa pun, namun sejauh isu energi nuklir, ada tiga masalah utama yang harus dipecahkan, termasuk kondisi geografis khusus Taiwan seperti gempa bumi dan patahan, belum adanya rencana pembuangan limbah nuklir yang tepat, dan belum adanya konsensus publik.