(Taiwan, ROC) --- Pada Jumat kemarin (23/5), Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) hari ini menghadiri Pameran Pariwisata dan menyatakan akan menerapkan kebijakan ketenagakerjaan baru.
Ia menyampaikan bahwa selain memprioritaskan pekerja lokal (Taiwan), pemerintah juga akan mendatangkan lebih banyak pekerja migran. Pernyataan dari PM tersebut sontak saja memicu diskusi.
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) menegaskan bahwa kebijakan lintas negara akan dipertimbangkan secara komprehensif dan tidak hanya berfokus pada satu industri saja.
Pameran Pariwisata Internasional Taipei (TTE) berlangsung mulai Sabtu kemarin (23/5) hingga Senin mendatang (26/5) di Taipei World Trade Center. Skala pameran tahun ini mencapai rekor baru dengan jumlah peserta meningkat hampir 40% dibandingkan tahun lalu, yakni mencapai 350 perusahaan.
Dalam sambutannya pada acara tersebut, PM Cho menekankan bahwa untuk mengembangkan pariwisata, infrastruktur transportasi domestik harus ditingkatkan efisiensinya. Menurutnya, hanya dengan infrastruktur transportasi yang baik, maka Taiwan dapat menarik lebih banyak wisatawan asing.
Beliau juga menyatakan bahwa untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang memadai, maka pemerintah akan meluncurkan kebijakan ketenagakerjaan baru.
Selain mengutamakan tenaga kerja lokal, pemerintah juga berencana mendatangkan lebih banyak pekerja migran untuk memenuhi kebutuhan industri.
Pernyataan PM Cho dianggap oleh berbagai pihak sebagai sinyal pembukaan sektor pariwisata bagi pekerja migran. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa mereka memang telah memiliki kebijakan evaluasi untuk membuka peluang bagi pekerja migran di berbagai industri yang mengalami kekurangan tenaga kerja.
Baru-baru ini, kementerian juga telah mengumumkan bahwa mereka sedang menyusun kebijakan yang memungkinkan sektor manufaktur untuk menambah kuota pekerja migran jika mereka menaikkan gaji pekerja lokal.
Kementerian Ketenagakerjaan menekankan bahwa dalam merumuskan kebijakan lintas negara, mereka akan melakukan pertimbangan secara menyeluruh. Sektor pariwisata hanyalah salah satu dari berbagai industri yang menjadi bagian dari pertimbangan komprehensif tersebut, dan kementerian tidak akan hanya berfokus pada satu industri saja.