(Taiwan, ROC) --- Proposal Presiden Lai Ching-te (賴清德) perihal pembentukan dana investasi pemerintah (Sovereign Wealth Fund) menjadi fokus perhatian Komite Keuangan Yuan Legislatif. Menteri Keuangan Chuang Tsui-yun (莊翠雲) dan Wakil Gubernur Bank Sentral Yen Tzung-ta (嚴宗大) keduanya menyatakan bahwa mereka tidak tepat untuk menjadi otoritas pengawas dana tersebut di masa depan. Namun, Chuang Tsui-yun juga menyatakan bahwa Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab dalam hal penggalangan dana. Sementara itu, Bank Sentral menegaskan kembali bahwa tidak tepat untuk menyediakan cadangan devisa secara cuma-cuma.
Menurut laporan khusus yang disampaikan oleh Bank Sentral kepada Komite Keuangan Yuan Legislatif, dana investasi pemerintah seperti namanya adalah dana pemerintah yang utamanya digunakan untuk mengelola kekayaan negara, misal pemasukan dari sumber daya alam, seperti minyak, surplus fiskal atau mengelola investasi yang dipercayakan pemerintah, dana pensiun salah satunya.
Tujuan investasi, prinsip pengoperasian dan targetnya berbeda dengan cadangan devisa negara. Negara-negara lain biasanya akan mengatur pendirian dan operasi lembaga pengelola dana tersebut melalui undang-undang khusus atau hukum perusahaan.
Bank Sentral juga menunjukkan bahwa tujuan dana investasi ini adalah untuk menciptakan lebih banyak kekayaan, dengan prinsip operasi yang lebih condong pada aset berisiko tinggi dan likuiditas rendah untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Target investasi mencakup obligasi pemerintah, obligasi korporasi, saham, private equity, dan infrastruktur seperti real estate, dengan pendapatan yang memiliki ketidakpastian lebih tinggi.
Pada 20 Mei 2025 kemarin, Presiden Lai mengumumkan bahwa Taiwan akan mendirikan dana investasi pemerintah, yang sontak saja menarik perhatian banyak orang. Rabu hari ini, Komite Keuangan Yuan Legislatif mengundang pimpinan Kementerian Keuangan, Bank Sentral dan Komisi Pengawas Keuangan untuk memberikan laporan khusus.
Wakil Gubernur Bank Sentral Yen Tzung-ta menyatakan bahwa Bank Sentral tidak pernah menentang pembentukan dana ini, tetapi menentang penggunaan cadangan devisa secara cuma-cuma. Jika dana investasi bersangkutan membutuhkan, maka mereka dapat membeli valuta asing dari Bank Sentral yang kemudian ditransfer ke dalam dana tersebut.
Bank Sentral juga menyarankan untuk mengacu pada model Singapura dan Korea Selatan. Yen Tzung-ta lebih lanjut menyatakan dalam jawabannya bahwa ia mendukung pendapat para akademisi bahwa Bank Sentral tidak cocok menjadi otoritas pengawas dana investasi pemerintah.
Menteri Keuangan Chuang Tsui-yun menyatakan bahwa Kementerian Keuangan tidak cocok menjadi badan pengawas dana investasi pemerintah. Mengenai penggalangan dana, Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dihindari, tetapi jika ingin menggunakan kelebihan penerimaan pajak, maka perlu dibuat undang-undang khusus.
Chuang Tsui-yun mengatakan, "Seberapa besar skala pembentukan dana ini, apakah penerimaan pajak cukup untuk mendukung hal ini perlu dipertimbangkan. Bagian ini memerlukan undang-undang khusus, kedua, menurut undang-undang anggaran yang berlaku saat ini, jika penerimaan pajak lebih baik dari anggaran, prioritas pertama adalah membayar utang."
Chuang Tsui-yun lebih lanjut menyatakan bahwa ada banyak diskusi tentang pembentukan dana kedaulatan. Selanjutnya, terkait kekhawatiran publik perlu direncanakan dengan hati-hati, termasuk penetapan undang-undang khusus, manajer khusus, skala dana, sumber dana, mekanisme pengawasan dan lainnya akan diatur secara rinci, sambil mengacu pada praktik operasional internasional.