(Taiwan, ROC) “Tiongkok tidak akan menunggu penjualan senjata selesai baru melancarkan serangan”. Kunjungan delegasi parlemen AS pada bulan April bertujuan untuk mempermudah prosedur penjualan senjata AS kepada Taiwan, mengajukan “PORCUPINE Act”, meminta agar periode pemberitahuan penjualan senjata yang lebih pendek dan batasan nilai yang lebih rendah agar dapat ditingkatkan, penerapan ini juga diberlakukan kepada Taiwan, samahalnya untuk NATO, juga memudahkan pengiriman senjata buatan AS ke Taiwan.
Kantor Senator parpol Republik, Pete Ricketts beberapa hari yang lalu (13/5) mengatakan, Pete Ricketts mengusung undang-undang perlindungan untuk lingkungan buruk di kawasan regional yang disebut dengan “Providing Our Regional Companions Upgraded Protection in Nefarious Environments Act, PORCUPINE Act”, dan senator parpol Demokrat, Chris Coons ikut mengusungkan peraturan ini.
"Porcupine Act" akan membantu menyederhanakan proses penjualan senjata ke Taiwan, menaati "Undang-Undang Pengawasan Ekspor Senjata" AS, bertujuan untuk mempersingkat waktu pemberitahuan kongres terkait penjualan senjata dan menambah batasan nilai, agar perlakuan penjualan senjata terhadap Taiwan sama dengan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), dan anggota NATO plus yakni Jepang, Australia, Korea Selatan, Israel, dan Selandia Baru.
Penjualan senjata ke negara-negara NATO Plus, untuk nilai peralatan pertahanan utama mencapai US$25 juta (sekitar NT$758,87 juta), menurut undang-undang yang berlaku, harus menyerahkan pemberitahuan resmi kepada kongres 15 hari sebelumnya.
Bagi anggota non-NATO Plus seperti Taiwan, jika jumlah peralatan pertahanan utama melebihi US$14 juta, maka sebelum mendapat persetujuan dari presiden yang menerbitkan Letter of Offer and Acceptance (LOA) setidaknya memerlukan waktu 30 hari surat pemberitahuan resmi kepada kongres.
Dengan kata lain, harus lebih awal memberitahu kongres terkait penjualan senjata AS kepada Taiwan, sedangkan nilai penjualan juga relatif lebih rendah.
UU itu juga memberi wewenang kepada menteri luar negeri untuk mengambil langkah prosedur yang lebih cepat, memungkinkan NATO Plus, mentransfer persenjataan dan layanan AS untuk Taiwan. Untuk peralatan senjata tersebut tersedia beberapa saluran seperti bantuan militer gratis, penjualan militer asing (FMS), dan penjualan komersial langsung (DCS).
Perbedaan penjualan militer asing dan penjualan komersial langsung (DCS), FMS adalah pemerintah AS menjadi pihak perantara, memfasilitasi transaksi antar pemerintah. Sedangkan DSC, mengizinkan perusahaan AS menandatangani kontrak secara langsung dengan entitas asing, dengan persyaratannya sangat fleksibel.
Selain itu, penjualan militer asing biasanya diatur sebagai "paket lengkap" yang mencakup pelatihan, suku cadang, dan dukungan lainnya, yang dapat mengakibatkan biaya lebih tinggi, dan barang-barang tersebut berspesifikasi AS untuk memastikan interoperabilitas militer AS. Kontrak penjualan komersial langsung dapat menyediakan konfigurasi nonstandar.
Pete Ricketts mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa selama kunjungannya ke Taiwan, ia melihat bahwa Taiwan adalah mitra yang siap dan bersedia membela diri dalam menghadapi tindakan Tiongkok yang semakin agresif. Akan tetapi, penjualan senjata AS yang sudah ketinggalan zaman dan basis industri pertahanan yang terbatas membuat Taiwan tidak dapat memperoleh senjata yang dibutuhkannya tepat waktu.
Chris Coons juga mengatakan bahwa Taiwan terletak di garis depan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, dan AS harus segera menyediakan Taiwan dengan sistem persenjataan yang dibutuhkannya untuk "mempertahankan Taiwan dan nilai-nilai”. Namun, karena menghadapi tekanan startegi zona abu-abu Tiongkok dan ancaman serangan yang terus berlanjut dan pengiriman senjata-senjata ini telah tertunda terlalu lama.
Ia menegaskan bahwa “Porcupine Act” merupakan langkah awal bagi AS untuk memperbarui mekanisme penjualan senjatanya dan memastikan mitra-mitra Taiwan mampu mempertahankan diri.
Secara hukum, Kemenlu AS harus menyerahkan pemberitahuan tentang penjualan senjata besar di masa mendatang kepada komite urusan luar negeri Senat dan DPR sebelum pemerintah dapat mengambil tindakan resmi lebih lanjut, agar memudahkan bagi Senat dan DPR untuk mengajukan pertanyaan dan keraguan mereka.