(Taiwan, ROC) -- Dalam wawancara bersama dengan media Nikkei Asia, Presiden Lai Ching-te (賴清德) menyebutkan, jika terjadi perang di Selat Taiwan, maka dapat dipastikan kalau Tiongkok lah yang memulai. Beliau juga mengajak warga dunia untuk segera membentuk rantai pasokan non-merah, guna mengimbangi praktik perdagangan tidak adil dari Tiongkok.
Anggota Yuan Legislatif dari partai DPP (Partai Progresif Demokratik), Rosalia Wu (吳思瑤) mendukung penuh visi strategis aliansi kubu demokratis yang diprakarsai oleh Presiden Lai. Sementara anggota Yuan Legislatif dari kubu partai KMT (Kuomintang), Fu Kun-chi (傅崐萁), mempertanyakan bahwa masih banyak pengusaha UMKM Taiwan yang bergantung pada pasar Tiongkok. Ia berpendapat bahwa prioritas harus diberikan pada kebutuhan nyata sektor industri.
Menjelang satu tahun masa kepemimpinannya, Presiden Lai baru-baru ini diwawancarai oleh media Nikkei Asia menyatakan sikap yang tegas terhadap ancaman Tiongkok dan isu rantai pasokan dunia. Beliau menekankan, jika terjadi perang di Selat Taiwan, maka pihak Tiongkok-lah yang memulai. Dalam hal keamanan Indo-Pasifik, Taiwan akan menggelar kerja sama dengan Amerika Serikat, Jepang dan Filipina, untuk mencegah ekspansi militer Tiongkok. Ia juga mengajak sekutu demokratis untuk membentuk rantai pasokan non-merah.
Kepala negara juga mengklarifikasi bahwa investasi TSMC (Taiwan Semiconductor Company) di Amerika Serikat didasarkan atas permintaan para pelanggan. Jika AS mengenakan tarif pada industri semikonduktor Taiwan, maka hal itu akan merugikan banyak pengusaha. Taiwan tentu saja tidak akan diam, dan akan menyampaikan sikapnya dengan jelas kepada AS.
Sekjen fraksi partai DPP, Rosalia Wu menyatakan, Presiden Lai dalam wawancara tersebut telah menyampaikan dengan jelas akan strategi keamanan dan perdamaian, serta harus memperdalam kerja sama antara Taiwan dengan Jepang dan memperkuat hubungan ekonomi perdagangan dengan kubu demokratis. Semuanya ini adalah kunci penting untuk memastikan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.
Rosalia Wu menekankan, pendirian pabrik TSMC di seluruh dunia, termasuk AS, Eropa dan Jepang, bukan hanya berdasarkan pada kebijakan tunggal semata, melainkan merupakan keputusan strategis perusahaan berdasarkan permintaan pelanggan internasional, yang mana bertumpu pada perencanaan pasar, yang jelas harus dihormati dan dihargai. Ia menambahkan bahwa TSMC bukan hanya milik Taiwan semata, melainkan telah menjadi milik dunia. Pemerintah akan berperan untuk membantu industri dapat berdiri kokoh dalam persaingan global.
Di lain pihak, koordinator fraksi dari partai KMT (Kuomintang), Fu Kun-chi berpendapat bahwa kebijakan perdagangan dalam dan luar negeri pemerintah DPP sangat tidak seimbang. Dia menunjukkan bahwa ekspor Taiwan ke Tiongkok masih mencapai skala NT$ 3 triliun per tahun, dengan ketergantungan yang mendalam terhadap Tiongkok. Jika pemerintah Lai ingin memutus hubungan ekonomi dengan Tiongkok, mereka harus terlebih dahulu menjelaskan apakah akan mengakhiri ECFA (Economic Cooperation Framework Agreement). Jika tidak, gagasan rantai pasokan non-merah hanya akan menjadi slogan kosong.
Fu Kun-chi mempertanyakan perihal proporsi dukungan internal dan eksternal pemerintah Lai yang tidak seimbang. Ia meragukan apakah kebijakan tersebut mempertimbangkan ketahanan dan daya saing industri dasar pasar domestik. Ia mendesak pemerintah Lai untuk menghargai sumber daya Taiwan dan memprioritaskan kelangsungan hidup penggiat industri dalam negeri, serta menuntut agar dalam negosiasi dengan AS, kepentingan rakyat Taiwan diutamakan dan menjadi prinsip utama.