(Taiwan, ROC) --- Daging babi beku impor dari Australia secara berturut-turut ditemukan mengandung ractopamine, memicu perhatian masyarakat. Anggota legislator dari Partai Kuomintang (KMT) dan kelompok peternak babi mengadakan konferensi pers pada Rabu hari ini (7/5), mengkritik pemerintah tidak mengumumkan alur distribusi daging babi ractopamine dan bersikap longgar terhadap keamanan pangan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal fraksi Partai DPP (Partai Progresif Demokratik), Rosalia Wu (吳思瑤) menyatakan, justru karena pemerintah sepenuhnya mengungkapkan informasi, sehingga masyarakat bisa melihat informasi setiap batch daging babi impor.
Perusahaan Taiwan tidak memiliki kontrak untuk mengimpor daging babi yang mengandung ractopamine, sama sekali tidak ada masalah masuknya daging babi ractopamine. Ia menghimbau partai oposisi untuk tidak membuat isu politik yang dapat menimbulkan kepanikan yang tidak perlu di masyarakat.
Daging babi impor Australia secara berturut-turut ditemukan mengandung ractopamine. Meskipun tidak melebihi batas yang ditetapkan, pihak pengusaha telah meminta maaf dan menyatakan akan memusnahkannya, tetapi tetap memicu perhatian masyarakat.
Wakil Sekretaris Jenderal fraksi KMT Wang Yu-Min (王育敏) bersama Hung Meng-kai (洪孟楷), Chang Chia-chun (張嘉郡), Ting Hsueh-chung (丁學忠) dan Wakil Ketua Asosiasi Peternak Babi Yunlin, Tsai De-fu (蔡德福) mengadakan konferensi pers pada Rabu hari ini (7/5), mengkritik daging babi Australia yang berulang kali mengandung ractopamine.
Otoritas Taiwan Food and Drug Administration (TFDA) menganggap kadar residu tidak melebihi batas dan tetap mengizinkan masuk.
Mereka mengkritik pemerintah bersikap longgar terhadap keamanan pangan, sehingga membuat masyarakat merasa tidak aman.
Wakil Ketua Asosiasi Peternak Babi Yunlin, Tsai De-fu menyatakan, pemerintah awalnya mengklaim bahwa butuh lebih dari 10 tahun mengonsumsi daging babi ractopamine untuk mempengaruhi kesehatan, dan dengan tegas menekankan akan mewajibkan pelabelan asal-usul daging babi impor. Namun hal ini hanya dilakukan beberapa bulan pertama.
Jika ke depannya daging babi impor tidak diwajibkan mencantumkan negara asal, bagaimana pemerintah bisa menjamin keamanan daging babi yang dikonsumsi masyarakat?
Tsai De-fu mengatakan, "Pemerintah kita yang berwibawa harus menjamin kesehatan dan industri peternakan babi kita, harus menyediakan daging babi yang aman dikonsumsi masyarakat, jadi harus ada pengawasan yang ketat."
Menanggapi kritik anggota legislator dari Partai KMT tentang kekhawatiran invasi daging babi ractopamine dan tuduhan pemerintahan Presiden William Lai mengabaikan keamanan pangan, Sekjen 吳思瑤 menyatakan, penemuan ractopamine dalam daging babi impor Australia kali ini justru karena pemerintah telah menerapkan keterbukaan dan transparansi informasi, di mana setiap batch daging babi impor dapat diungkap informasinya secara konkret.
Selain itu, daging babi yang mengandung ractopamine ini tidak hanya memenuhi regulasi internasional, kadar residunya bahkan lebih rendah dari standar internasional.
Menurut informasi, perusahaan Taiwan berencana menuntut ganti rugi kepada importir, sehingga kini telah berkembang menjadi sengketa bisnis yang seharusnya tidak terus dipolitisasi oleh pihak luar.
Rosalia Wu mengatakan, "Menurut informasi, perusahaan Taiwan akan menuntut ganti rugi kepada importir karena kontrak awal mensyaratkan daging babi impor tidak boleh mengandung ractopamine. Jadi ini murni sengketa bisnis yang sekarang akan diselesaikan melalui jalur hukum. Namun untuk keamanan pangan harus kembali pada dasar profesional dan ilmiah, jangan dijadikan manipulasi politik yang dapat menimbulkan dramatisasi berlebihan dan kepanikan yang tidak perlu di masyarakat."
Mengenai kekhawatiran beberapa peternak bahwa masuknya daging babi ractopamine akan mempengaruhi pasar domestik dan menyebabkan peternakan babi dengan skala di bawah 5.000 ekor terancam tutup, Rosalia Wu mengatakan tidak ada masalah perihal invasi daging babi ractopamine.
Kontrak perusahaan Taiwan tidak mencakup impor daging babi yang mengandung ractopamine. Semua pihak harus percaya pada mekanisme keamanan pangan yang ditetapkan bersama oleh pemerintah dan oposisi.
Pemerintah menerapkan pengawasan berlapis dan sikap nol toleransi terhadap keamanan pangan, tetapi juga tidak akan mentolerir dramatisasi politik dan manipulasi yang tidak benar.