(Taiwan, ROC) -- Sidang parlemen AS pada tanggal 5 Mei 2025 meloloskan secara verbal terkait “UU Penerapan Jaminan Taiwan”, dan memberikan wewenang kepada Kementerian Luar Negeri secara berkala melakukan peninjauan hubungan Taiwan yang ditentukan sendiri, serta melampirkan program-program pelonggaran. Undang-undang ini perlu diloloskan secara tertulis oleh DPR dan Senat Taiwan, kemudian setelah ditandatangani presiden, prosedur baru selesai. Sidang parlemen AS pada tanggal 5 Mei 2025 sore hari mulai menjalani debat dan pemungutan suara untuk rancangan undang-undang mencakup 2 peraturan yakni, “UU Penerapan Jaminan Taiwan” dan “UU Solidaritas Internasional Taiwan”.
Saat ini AS meminta Kementerian Luar Negeri untuk melakukan peninjauan satu kali terkait “pedoman hubungan dengan Taiwan”, serta memberikan laporan hasil kepada kongres nasional. Pada tanggal 5 Mei 2025, diputuskan “UU Penerapan Jaminan Taiwan” adalah versi penguatan Taiwan Assurance Act tahun 2020, meminta Kementerian Luar Negeri wajib memberikan laporan kepada kongres terkait hubungan dengan Taiwan, juga mengajukan rancangan penghapusan batasan sendiri. Setelah AS dan Republik Rakyat Tiongkok putus hubungan, kongres menetapkan redline untuk beberapa hal diantaranya dokumen untuk pembinaan hubungan AS, urusan kemiliteran dan interaksi antara pejabat lain dengan pejabat Taiwan.
Bulan Januari 2021, saat Mike Pompeo menjabat sebagai Menlu AS, satu hari sebelum melepas jabatan, ia mengumumkan pencabutan batasan sendiri terhadap kebijakan Taiwan, mencabut semua panduan hubungan dengan Taiwan. Setelah Joe Biden menjabat, kemudian panduan ini diaktifkan kembali, akan tetapi pembinaan kedua belah pihak diperlonggar, menormalisasikan interaksi pejabat AS – Taiwan, instansi pemerintah AS menyambut pejabat Taiwan, juga dapat berkunjung ke kantor perwakilan Republik Tiongkok untuk bertemu dengan pejabat Taiwan. Marco Rubio yang pernah mengusulkan beberapa RUU yang pro Taiwan, masyarakat luar menyoroti sikap konservatif pihak AS yang membatasi diri. RUU mendukung kemitraan Taiwan, bersikap menentang niat jahat RRT yang merusak hubungan diplomasi Taiwan dan hubungan non-diplomatik.
Komite Urusan Luar Negeri DPR, Brian Mast secara lisan mengatakan, jika ingin menentang RRT yang bermaksud menggantikan Amerika Serikat untuk memimpin dunia, maka memerlukan sikap yang jelas, dan harus bersikeras berpihak dengan Taiwan, berada di satu kubu. AS wajib memperdalam hubungan dengan Taiwan baik di sektor perekonomian, keamanan dan diplomasi, serta dilakukan dengan cara yang transparan. Brian Mast mengatakan, Taiwan Assurance Act tahun 2020 mendapat persetujuan dari kedua partai politik, “namun situasi politik saat ini semakin tegang”. Oleh karena itu, RUU ini diperbarui dan diperkuat undang-undang yang berlaku, menjamin kebijakan AS terhadap Taiwan yang mencerminkan realisasi strategi saat ini, dan bukan “keraguan” pada masa lalu.