(Taiwan, ROC) --- Kementerian Lingkungan Hidup (MOENV) hari ini (30/4) bersama dengan Kementerian Kehakiman (MOJ) dan Kementerian Dalam Negeri (MOI) mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan hasil penyelidikan Operasi Khusus Penindakan Pelanggaran Undang-Undang Pengelolaan Limbah.
Menteri Lingkungan Hidup Peng Chi-ming (彭啓明) menyatakan bahwa tidak ada toleransi untuk perusakan lingkungan, dan kementerian terkait akan terus menggunakan teknologi baru untuk memberantas kejahatan. Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) menuntut untuk mengungkap kasus-kasus tersembunyi dan menindak tegas, menegaskan bahwa otoritas pemerintah harus mengalahkan kelompok ilegal.
Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehakiman, dan Kementerian Dalam Negeri telah membentuk platform kerjasama penyidik lingkungan dan kepolisian sejak 2011, bersama-sama mengungkap banyak kasus kejahatan pencemaran lintas kabupaten/kota.
Hingga Maret tahun ini, total kasus yang dituntut mencapai 3.503 kasus dengan lebih dari 12.000 orang yang diproses. Tim penyidik lingkungan dan kepolisian juga melaksanakan Operasi Khusus Penindakan Pelanggaran Undang-Undang Pengelolaan Limbah secara serentak di seluruh negeri semenjak 15 Januari hingga 21 Februari 2025.
Perdana Menteri Cho Jong-tai, Menteri Kehakiman Cheng Ming-chien (鄭銘謙), Menteri Dalam Negeri Liu Shyh-fang (劉世芳), dan Menteri Lingkungan Hidup Peng Chi-ming hadir bersama untuk menyaksikan dan memberikan penghargaan kepada 10 petugas penyidik lingkungan dan kepolisian yang berprestasi pada hari ini.
Cheng Ming-chien menjelaskan bahwa dalam operasi khusus yang berlangsung hanya lebih dari satu bulan ini telah menangani 71 kasus, menangkap 369 tersangka, mengajukan penahanan terhadap 32 orang, menyita 90 unit alat berat dan kendaraan, serta menyita hasil kejahatan senilai lebih dari NT$500 juta.
PM Cho menyatakan bahwa menjaga lingkungan adalah jalan yang panjang, hanya dengan akumulasi upaya sedikit demi sedikit dapat menjaga kelestarian tanah air. Dia meminta kementerian terkait untuk melakukan penyelidikan dan penindakan yang ketat. Meskipun sudah banyak hasil yang dicapai, tetapi dia yakin masih banyak kasus yang belum terungkap, dan mendorong tim penyidik lingkungan dan kepolisian untuk terus bekerja keras.
Dia secara khusus menyebutkan bahwa banyak kelompok ilegal yang membuang dan menguburkan secara ilegal sisa material konstruksi, bahkan mencampur limbah plastik untuk diekspor ke negara-negara Asia Tenggara, yang merusak citra Taiwan. Pemerintah harus menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk mempercepat penanganan dan pendeteksian tepat waktu untuk mengurangi dampak buruk.
PM Cho mengatakan, "Banyak tokoh lokal, termasuk anggota dewan dan pejabat, yang ternyata berkolusi dengan kelompok-kelompok tidak bertanggung jawab dan ilegal ini. Jadi untuk tokoh-tokoh lokal yang tidak bertanggung jawab yang membahayakan lingkungan secara keseluruhan, terlepas dari status mereka, kita pasti akan menyelidiki dan menindak dengan tegas sampai tuntas."
Peng Chi-ming menunjukkan bahwa kasus pembuangan limbah ilegal cenderung dilakukan secara berkelompok, terorganisir, dan lintas wilayah, sehingga tingkat kesulitan penyelidikan semakin meningkat. Pemerintah berupaya keras menerapkan teknologi AI untuk pengenalan pelat nomor dan pagar pintar, sehingga semakin banyak kasus yang terungkap.
Selanjutnya akan diterapkan manajemen proses lengkap untuk sisa material konstruksi, menyelesaikan masalah yang sudah berlangsung puluhan tahun di Taiwan.
Peng Chi-ming mengatakan, "Baru-baru ini kami bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, seperti yang baru saja kita lihat tentang sisa material konstruksi dan limbah konstruksi, kami akan segera mengumumkan sesuatu yang lebih besar, karena ini adalah masalah yang sudah berlangsung puluhan tahun di Taiwan, dan akhirnya di bawah koordinasi antar kementerian, pusat dan daerah, kita hampir menyelesaikannya."
Liu Shyh-fang menyatakan bahwa ekonomi Taiwan sangat makmur dan maju, jika masalah limbah industri dapat ditangani dengan cara yang lebih teknologi dan dimanfaatkan sebagai limbah daur ulang, maka banyak kejahatan lingkungan dapat dihilangkan.
Saat ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup telah menerapkan sistem manajemen sumber berbasis GPS, dan ke depannya akan mendorong pendekatan terpadu yang mencakup manajemen sumber, pemantauan selama proses, dan penyelidikan pasca kejadian untuk memberantas kejahatan lingkungan.