(Taiwan, ROC) -- Kantor Kepresidenan Filipina telah mengeluarkan surat edaran (memorandum circular) yang secara resmi melonggarkan pembatasan ketat selama lebih dari 30 tahun terhadap interaksi antara pejabat pemerintah Filipina dan Taiwan. Kementerian Luar Negeri (MOFA) Taiwan pada hari ini (21/4) mengungkapkan bahwa Menteri MOFA Lin Chia-lung (林佳龍) menyambut baik pendekatan Filipina yang pragmatis dalam mendorong hubungan bilateral, dan menilai kebijakan baru ini akan membantu memperdalam kerja sama nyata antara Taiwan dan Filipina di bawah prinsip "diplomasi menyeluruh".
Menurut Lembaran Negara Filipina, pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran No. 82 dari Kantor Kepresidenan, yang berisi pelonggaran pembatasan yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden No. 313 tahun 1989 oleh Presiden Corazon Aquino. Berdasarkan aturan baru, selain Presiden, Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan, pejabat pemerintah lainnya boleh mengunjungi Taiwan untuk tujuan ekonomi, perdagangan, dan promosi investasi — dengan syarat menggunakan paspor biasa dan tidak mencantumkan gelar resmi selama kunjungan.
MOFA menekankan bahwa Taiwan merupakan pasar ekspor terbesar ke-8, mitra dagang terbesar ke-9, dan sumber impor terbesar ke-10 bagi Filipina. Seperti yang telah ditekankan berulang kali oleh Presiden Ferdinand Marcos Jr., perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan merupakan prioritas utama. Perdamaian, keamanan, dan stabilitas adalah hal yang berkaitan dengan semua negara. Taiwan akan terus bekerja sama dengan Filipina dan negara-negara demokratis lainnya untuk mendorong kemakmuran, perdamaian, dan stabilitas kawasan.