(Taiwan, ROC) --- Menanggapi pengumuman Komando Timur Tentara Tiongkok yang menyatakan akan melakukan latihan gabungan di sekitar Taiwan pada Selasa hari ini (1/4), Ketua Dewan Urusan Daratan Tiongkok (MAC), Chiu Chui-cheng (邱垂正) menyampaikan bahwa pemerintah akan teguh mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasional, menjaga tatanan konstitusi demokrasi dan gaya hidup Taiwan, serta status quo perdamaian dan kemakmuran di Selat Taiwan.
Dirinya juga mengkritik Tiongkok sebagai pembuat masalah yang diakui secara dunia internasional.
Media resmi Tiongkok Xinhua melaporkan, Juru Bicara Komando Timur PLA 施毅 menyatakan, mulai hari Selasa Komando Timur mengorganisir angkatan darat, laut, udara dan pasukan roket untuk mendekati Taiwan dari berbagai arah dengan kapal dan pesawat di sekitar Pulau Taiwan. Ini merupakan peringatan serius dan pencegahan kuat terhadap kekuatan separatis Taiwan.
Saat ditemui di Yuan Legislatif, Chiu Chui-cheng menyatakan, menghadapi ancaman latihan militer dari Tiongkok terhadap Taiwan kesekian kalinya, pemerintah akan tetap teguh mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasional, menjaga tatanan konstitusi demokrasi bebas Taiwan dan gaya hidup, serta mempertahankan status quo perdamaian dan kemakmuran Selat Taiwan. Ini adalah posisi yang konsisten dan tegas.
Chiu Chui-cheng mengatakan, di perairan sekitar negara-negara Asia-Pasifik dan Indo-Pasifik, termasuk Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, telah terlihat banyak gangguan militer dan zona abu-abu dari Tiongkok. Tiongkok adalah pembuat masalah yang diakui secara internasional.
Chiu Chui-cheng mengatakan, "Ini menunjukkan bahwa bukan hanya ketegangan di Selat Taiwan dan ketidakstabilan Asia-Pasifik, hegemoni militer Tiongkok dan fakta bahwa mereka (Tiongkok) adalah sumber utama ketidakstabilan di kawasan Indo-Pasifik, tetapi juga merupakan pembuat masalah yang diakui secara internasional tanpa kecuali."
Chiu Chui-cheng menyampaikan, semua orang dapat melihat bahwa segelintir pasangan asing dari Tiongkok yang menghasut peperangan dan invasi militer ke Taiwan, membuat masyarakat Taiwan mempertanyakan apakah tindakan ini merupakan bentuk kerja sama dengan otoritas propaganda pihak lawan.
Hal ini semakin membuktikan adanya fakta-fakta yang dapat membahayakan stabilitas sosial dan keamanan nasional Taiwan. Oleh karena itu, pemerintah akan mengambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku.