(Taiwan, ROC) -- Mekanisme peradilan militer sedang dipertimbangkan untuk direvisi, Perdana Menteri Cho Jung-tai menyampaikan, berkaitan dengan proses revisi hukum dijadwalkan awal bulan April. Wakil Menteri Pertahanan Alex Po Horng-huei(柏鴻輝) pada hari Jumat ini (21/3) mengatakan, Kementerian Pertahanan selalu mematuhi instruksi Yuan Eksekutif, kooperatif Yuan Eksekutif untuk membuat perencanaan.
Presiden Lai Ching-te beberapa hari yang lalu setelah mengadakan rapat keamanan nasional tingkat tinggi, berkaitan dengan 5 ancaman besar terhadap keamanan nasional dan reunifikasi termasuk ancaman Tiongkok terhadap kedaulatan, Beliau mengusung 17 item strategi penanggulangan untuk pemulihan kembali mekanisme peradilan militer. PM Cho Jung-tai kemarin (20/3) mengatakan, ia sendiri akan menggelar rapat pembahasan pada awal April, mendengar semua masukan dari setiap kementerian, dan merumuskan berbagai aksi rencana, strategi dan jadwal legalisasi.
Yuan Legislatif hari Jumat ini (21/3) berlanjut menggelar sidang interpelasi, ketika disodori pertanyaan terkait proses revisi hukum untuk pemulihan sistem peradilan militer, Wamenhan Alex Po menyampaikan, posisi Kementerian Pertahanan selalu mematuhi instruksi Yuan Eksekutif, bersikap kooperatif dengan Yuan Eksekutif untuk membuat perencanaan.
Apakah juga merasa kuatir revisi hukum ini akan dihadang oleh partai oposisi, Alex Po mengatakan, berkaitan dengan pelanggaran dan pertahanan politik pemerintahan, Kementerian Pertahanan selalu bersikap netral, tidak memberi komentar.
Selain itu, beberapa hari terakhir ini Daratan Tiongkok melancarkan operasi patroli gabungan, sejak tanggal 17 Maret militer Taiwan menjalani “simulasi persiapan tempur segera”selama 5 hari, masyarakat luar mendapati pasukan Angkatan Laut memasuki pangkalan militer Songshan. Alex Po mengatakan, pasukan simulasi persiapan tempur segera adalah latihan kemiliteran tahunan, ke pangkalan ini untuk persiapan posisi taktis, ini merupakan rahasia pertahanan yang tidak boleh dipublikasikan. Tersebar Kementerian Pertahanan merencanakan, perubahan kewenangan komando angkatan laut korps 66 menjadi markas staf umum, dan pernyataan ini disangkal Alex Po, hal ini tidak benar.
Berkaitan dengan Presiden Lai Ching-te mengumumkan dana anggaran total tahun ini pada hari Jumat ini (21/3), apakah Kemenhan juga mendapat pengaruh terhadap hal ini, Alex Po mengatakan, Kemenhan menghadapi banyak hal yang tidak dapat disesuaikan oleh pihaknya sendiri, masalah alokasi penggunaan, berkaiatan dengan pengutusan personal keluar negeri, pemakaian amunisi semua sangat berdampak, lagi pula semua laporan khusus wajib disampaikan ke Yuan Legislatif dan setelah diloloskan baru dapat dicairkan. Kemenhan kooperatif dengan instruksi Yuan Eksekutif, apabila ada tambahan dana anggaran, maka pihaknya akan segera komunikasikan dengan Yuan Legislatif.