(Taiwan, ROC) Presiden Lai Ching-te pada tanggal 13 Maret yang lalu menggelar pertemuan tingkat tinggi membahas keamanan nasional, mengangkat 5 ancaman keamanan besar Taiwan saat ini, mencakup ancaman kedaulatan dari RRT, ancaman aktivitas spioinase dan infiltrasi militer, ancaman kerancuan terhadap pengakuan identitas nasional, ancaman reunifikasi melalui pertukaran komunitas lintas selat dan ancaman melalui “pengembangan dan pembauran” menarik pengusaha Taiwan, pemuda Taiwan. Presiden Lai Ching-te mengusung 17 item strategi penanggulangan, untuk menjamin keamanan nasional Taiwan.
PM Cho Jung-tai pada Kamis ini (20/3) dalam sidang Yuan Eksekutif menyampaikan, ia telah menginstruksikan Sekjen Yuan Eksekutif Kung Ming-hsin (龔明鑫), Menteri Tanpa Portofolio Ma Yung-cheng (馬永成) pada tanggal 19 Maret menggelar rapat membahas 17 item strategi penanggulangan bersama setiap Kementerian, rencana akan ditetapkan sebelum 25 Maret, kemudian melakukan peninjauan peraturan untuk direvisi dan perkembangannya.
Juru bicara Yuan Eksekutif Lil Hui-chih (李慧芝) mengatakan 250320-13-李慧芝, “dalam rangka menerapkan 17 item strategi penanggulangan, Beliau telah menunjuk Sekjen Yuan Eksekutif Kung Ming-hsin(龔明鑫), Menteri Protofolio Ma Yung-cheng (馬永成) untuk menggelar rapat pembahasan kemarin, mengundang setiap Kementerian untuk ikut terlihat dalam pembahasan strategi terkait, diwajibkan sebelum Selasa pekan mendatang, rencana ini telah dirumuskan, dan melakukan peninjauan peraturan untuk direvisi dan perkembangannya.”
Wakil PM Cheng Li-chun pada bulan Maret akan menyusun rencana strategi penanggulangan untuk setiap kementerian,PM Cho Jung-tai sendiri akan mengadakan pertemuan pada awal April untuk mendengarkan tanggapan dari masing-masing Kementerian, kemudian merumuskan berbagai rencana aksi, strategi, dan dilegalisasikan. PM Cho Jung-tai meminta setiap pimpinan Kementerian dalam kurun waktu yang ditentukan untuk membuat perencanaan, penerapan dan implementasi. Setelah itu, akan disesuaikan denga nisi dan jadwal rencana dari masing-masing kementerian untuk menerapkan pemeriksaan secara berkala, menyelesaikan pertemuan keamanan nasional tingkat tinggi secara bertahap.
Juru bicara Li Hui-chih mengatakan, saat ini yang perlu direvisi mencakup hukum peradilan militer, undang-undang anti-infiltrasi dan lainnya, berlanjut melakukan peninjauan pada setiap kementerian, bagian yang tidak melibatkan revisi hukum juga akan dipelajari, perencanaan akan dirumuskan sebelum 25 Maret mendatang. Berkaitan dengan revisi hukum peradilan militer, Li Hui-chih mengatakan, Kemenhan tengah membahas hal terkait dengan Kementerian lainnya, pemerintah akan melakukan revisi skala besar bagian-bagian dari sistem peninjauan militer di masa lalu yang telah dikritik dan tidak sejalan dengan konstitusi, sehingga memperkuat pelatihan profesional dan independensi personel peninjau militer, dan menciptakan sistem baru yang mematuhi prinsip-prinsip peradilan yang adil, proses hukum yang wajar, dan mempertimbangkan perlindungan HAM dan disiplin militer.